Aktualtimes.com.Hukum & Kriminal. terkait adanya larangan atau intervensi terhadap jurnalis oleh kasi penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra Adyana ini penjelasan Kajati Lampung, Nanang Sigit.
Penjelasan itu disampaikan oleh Nanang Sigit menjawab pertanyaan awak media dalam ekpose di Kejati Lampung, Sabtu (22/7) terkait dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tanggamus.
Apakah pernyataan kasi penkum untuk tidak menerbitkan berita atas perintah pimpinan itu, yang dimaksud Bapak?
“Saya kajati yang bertanggungjawab atas pemberitaan. Waktu itu, saya periksa lagi ternyata belum ditanda tangan surat perintah penyelidikan (spridik),” kata Nanang Sigit, Sabtu (22/7).
Kemudian ditanya lagi apa yang dimaksud dengan alasan kondusifitas. “Iya itu dikhawatirkan terkait kondusifitas kemungkinan ada orang yang protes. Dan saya lihat media tetap memberitakan dan kemarin, sudah saya tanda tangan, kasusnya jalan terus,” jelasnya.
Dalam kasus itu dia juga meminta kepada seluruh anggota dewan bisa kooperatif dan diagendakan pemeriksaan akan dilakukan pekan depan.
“Kami berharap ada perhatian khusus dari anggota DPRD terkait kasus yang sedang disidik, mengembalikan keuangan negara dan kooperatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejati Lampung mengekpose dan merilis secara resmi kasus dugaan korupasi perjalanan Dinas DPRD Tanggamus dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.
Dari hasil audit sementara Kejati Lampung dugaan korupsi perjalanan Dinas DPRD Tanggamus itu merugikan negara senilai Rp7,7 miliar dari realisasinya Rp 12 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Aspidsus Kejati Lampung Hutamrin, dalam ekpose kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tanggamus tahun 2021.
“Saat ini kita sedang tangani kasus dugaan korupsi biaya anggaran perjalanan Dinas paket meeting dalam Kata dan luar Kota anggota DPRD Tanggamus tahun 2021,”kata Hutamrin, Rabu (12/7).
Dia menjelaskan penyelidikan telah dilakukan sejak Febuari 2023 sehingga penyidik meningkatkan status kasus itu karena telah ditemukan dugaan korupasi dan merugian negara dari perjalanan dinas 45 orang DPRD Tanggamus.
“Status kasus sudah kita ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.Dari hasil penyelidikan tim ditemukan ada dugaan fiktif atau markup dari harga satuan kamar lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebenarnya,”jelasnya.
Dia menambahkan bahwa pada tahun 2021 terdapat komponen biaya penginapan di dalam anggaran belanja perjalanan Dinas paket meeting dalam Kota dan belanja perjalanan dinas paket
meeting luar Kota tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Tanggamus.
Sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dan diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, jumlah anggaran Rp. 14.314.824.000,- dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 12.903.932.984.
“Berdasarkan hasil penyelidikan disini ditemukan harga kamar yang tercantum pada Bill hotel SPJ lebih tinggi atau mark up dan dalam SPJ nama tamu fiktif berdasarkan catatan dari system komputer, tempat menginap,” ujarnya. (Tim/Daeng Agus/lampung)
