Aktualtimes.com,-Pesisir Barat-Wildan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Advokasi Rakyat (BARAK) menyampaikan kepada Awak Media perihal Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu (24/07/2024).
Tim Investigasi Barisan Advokasi Rakyat telah turun kelapangan melihat beberapa kejanggalan dalam perelesiasian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat.
Dalam hal ini Wildan mengatakan Pengerjaan yang Dimaksud adalah pembangunan bangunan Gedung Pendidikan SDN 77 Krui,Rehab Rumah Dinas Guru SDN 80, pembangunan bangunan gedung Pendidikan SDN 68 kru yang terindikasi adanya unsur KKN.
Pengerjaan tersebut terlihat begitu banyak kerusakan diduga dalam perelesiasian di kerjakan asal asalan dan diduga adanya kerjasama persengkongkolan jahat yang pastinya pengerjaan tak memiliki asas Manfaat bagi masyarakat.
Wildan menyanyangkan tersebut ia pun menyampaikan bentuk kritik tersebut dengan melayangkan surat klarifikasi aga mendapatkan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat.
Dalam hal ini ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Advokasi Rakyat mendesak seluruh aparat penegak hukum kejaksaan Tinggi Lampung,Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Pesisir Barat,Polres pesisir Barat untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan meminta kepada Bupati Pesisir Barat untuk memecat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Barat atas ketidak Becusan dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran.
