AktualTimes.com, Peristiwa – Direktur Perusahaan Air Minum Daerah (PUDAM) Tirta Bina Rantauprapat, beberapa hari yang lalu mengadakan Konfrensi Pers terkait pemberitaan dibeberapa media online, Minggu (11/06/2023).
Dalam Konfrensi Pers tersebut, Direktur PUDAM mengklarifikasi tentang gaji yang besarannya di duga mencapai 95 juta rupiah perbulan.
Selanjutnya, awak media meminta klarifikasi kepada ketua Ombusman RI Jaringan Sumatera Utara Abiyadi Siregar, melalui whatsapp perihal besaran gaji maksimum dan tunjangan seorang Direktur Pudam. Yakni terkait standard gaji yang diterima, aturan yang mengatur tentang besaran gaji, serta sangsi Apa yang yang kemungkinan diberikan kepada Direktur Pudam apabila terbukti bersalah melakukan pemotongan gaji dan tunjangan, pada Sabtu (09/05) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, kepada awak media Abiyadi Siregar menyampaikan bahwa besaran gaji seorang Direktur, disebuah perusahaan tergantung dengan sehat dan tidaknya keuangan perusahaan tersebut.
“Saya kira, besaran gaji sebuah perusahaan, termasuk perusahaan daerah, sangat tergantung pada kesehatan perusahaan. Kalau perusahaannya sehat dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, saya kira gaji seluruh SDM-nya harus besar, sampai karyawan paling terendah, harus besar,” terang Abiyadi kepada awak media.
Abiyadi, lebih lanjut menuturkan bila dalam kondisi perusahaan yang masih merugi dan kemudian masih terus disubsidi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), itu artinya para pimpinan perusahaan yang bergaji besar itu, menurutnya tidaklah memiliki empati, ada kemungkinan indikasi dan cenderung menggerogoti besaran alokasi subsidi Pemerintah tersebut.
“Kalau perusahaannya tidak sehat, misalnya selalu rugi dan masih terus disubsidi sama uang Negara (APBD), saya kira kurang tepat SDM-nya dengan gaji yang luar biasa besarnya,” tuturnya.
Tambahnya lagi, perihal nominal upah untuk Direktur ini mesti dievaluasi oleh Kepala Daerah (Bupatil, apabila memang besaran gaji yang diperoleh oleh para pimpinan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan tingkat penghasilan perusahaan Pudam sendiri. Menurutnya pula, Bupati perlu merombak total managemen perusahaan tersebut.
“Kalau perusahaan masih rugi dan masih terus disubsidi, seharusnya para pimpinan perusahaan itu harus memiliki rasa empati. Tidak memaksa perusahaan yang rugi itu untuk menggaji SDM dengan nilai yang besar, dan pimpinannya masih meminta gaji tinggi seperti ini, perlu dievaluasi. Serta Kepala Daerah harus melakukan evaluasi, bahkan bila benar seperti itu terjadi, saya kira Bupati harus merombak total managemen perusahaan itu,” pungkas Abiyadi. (Lijait)
