Tulung Seluang OKI, Aktualtimes.com – Pengelolaan Dana Desa Tulung Seluang, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),Sumatera Selatan tahun Anggaran 2024, menuai sorotan. Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, ditemukan sejumlah indikasi dugaan penyimpangan anggaran pada berbagai pos belanja, mulai dari operasional pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, hingga program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Operasional Desa Diduga Dipecah untuk Menghindari Pengawasan
Pada pos Operasional Pemerintah Desa, tercatat dua kegiatan dengan nama dan persentase identik, masing-masing senilai Rp17.096.700 dan Rp9.172.800, keduanya untuk biaya koordinasi pemerintah desa (3%).
Indikasi modus:
Dugaan pemecahan anggaran (split budgeting) untuk satu jenis kegiatan yang sama agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mempermudah pencairan tanpa pengawasan ketat.
Dokumen Perencanaan dan Profil Desa Rawan Mark-Up
Anggaran penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes) dan pemutakhiran profil desa mencapai total Rp16.300.000 lebih.
Indikasi modus:
Kegiatan bersifat administratif dan pelatihan diduga tidak sebanding dengan output fisik, berpotensi hanya formalitas tanpa proses substantif, bahkan dikerjakan oleh pihak internal desa.
Pembangunan Jalan dan Drainase Disorot
Anggaran terbesar terserap pada pembangunan prasarana jalan dan siring di Dusun I dan II, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah, di antaranya:
•Siring Dusun II Rp132.041.600
•Siring Dusun I Rp153.012.000
•Pengerasan dan pengecoran jalan desa puluhan juta rupiah
Indikasi modus:
Dugaan penggelembungan volume dan harga satuan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, serta kemungkinan pekerjaan tidak mencapai volume yang dilaporkan.
Program RTLH Diduga Minim Transparansi
Dua paket bantuan RTLH masing-masing senilai Rp14.245.400 dan Rp5.754.600.
Indikasi modus:
Potensi penerima fiktif atau material tidak diterima penuh oleh warga, serta minimnya papan informasi penerima bantuan.
Insentif Guru PAUD dan Guru Agama Berulang
Tercatat pengulangan anggaran insentif guru PAUD 8 orang masing-masing Rp19.200.000 sebanyak dua kali, serta insentif guru agama dengan nominal berbeda.
Indikasi modus:
Dugaan double budgeting, pembayaran ganda, atau ketidaksesuaian jumlah penerima dengan realisasi di lapangan.
Posyandu dan Desa Siaga Kesehatan Rawan Fiktif
Anggaran posyandu, transport kader, koordinasi KPM, dan makanan tambahan muncul berulang dengan nominal berbeda.
Indikasi modus:
Kegiatan diduga tidak dilaksanakan penuh, laporan administrasi tidak sesuai realisasi, serta potensi mark-up jumlah peserta dan biaya transport.
BLT Dana Desa Perlu Audit Ketat
Penyaluran BLT Dana Desa untuk 39 KK mencapai total Rp140.400.000 untuk periode Januari–Desember 2024.
Indikasi modus:
Dugaan penerima tidak tepat sasaran, nama ganda, atau pemotongan dana BLT oleh oknum.
Pengadaan Peternakan dan Pertanian Bernilai Besar
Program peningkatan produksi peternakan dan tanaman pangan menelan anggaran lebih dari Rp175 juta, termasuk pengadaan kambing, kandang, pembukaan lahan, serta bibit hortikultura.
Indikasi modus:
Dugaan mark-up harga pengadaan, bantuan tidak diterima kelompok sasaran, atau aset dikuasai pihak tertentu.
Desakan Aparat Penegak Hukum
Melihat besarnya dana dan banyaknya item rawan penyimpangan, masyarakat mendesak Inspektorat OKI, Kejaksaan, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Tulung Seluang Tahun 2024.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Tulung Seluang belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. (tim)
Diduga Sarat Penyimpangan, Dana Desa Tulung Seluang 2024 Disorot
