AktualTimes, Com,Daerah,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (DPRD SBB) menggelar rapat paripurna mengajukan keterangan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penjabat Bupati SBB Tahun 2022, Rabu (12/04/2023).
Rapat berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD SBB, dipimpin Ketua DPRD, Abdul Rasyid Lisaholith didampingi, Wakil Ketua I Arifin P. Grisya dan Wakil Ketua II, La Nyong, untuk anggota DPRD Kabupaten SBB.
Terlihat dalam paripurna, tidak ada pembicara Pj. Bupati SBB, Andi Chandra As’aduddin dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda SBB. Hanya pertunjukan Sekda SBB, Laverne A. Tuasuun dan sejumlah PNS lingkup Pemda SBB.
Ketua DPRD, Abdul Rasyid Lisaholit mengatakan, dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka bupati selaku kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dituang dalam LKPJ kepala daerah yang memuat informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, dan objektif.
Ia menjelaskan, tuntutan LKPJ Bupati tahun 2022 ini, untuk memenuhi kewajiban konstitusional kewajiban yang diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dan Perpem nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tulisnya.
Dikatakan, sesuai amanat konstitusional tersebut, Bupati telah menyusun laporan keterangan LKPJ Bupati SBB tahun 2022 untuk diserahkan dan dibahas oleh DPRD kabupaten SBB.
Setelah diserahkan dokumen LKPJ oleh Sekda SBB, LKJP tersebut akan diproses oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Hasil pembahasannya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada Pemda, yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan, dan penyusunan perda, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategi kepala daerah, serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ditahun anggaran berikutnya.
Ditegaskannya, laporan keterangan pertanggung jawaban ini dipandang bukan hanya sebagai formalitas belaka karena tekanan konstitusi, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan di kabupaten SBB.
“Pada aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, LKPJ merupakan salah satu sarana Bai DPRD selaku representasi rakyat di kabupaten SBB, untuk dapat mendorong pengembangan kinerja program pembangunan yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pemerintahan daerah di masa mendatang,” tandas Lisaholit. (Rad)
