AktualTimes,Com,- Parlement,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat paripurna ke-6, masa sidang 1 tahun 2022 / 2023.
Paripurna yang digelar itu, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun anggaran 2023.
Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholith, didampingi Wakil ketua I, Arifin Podhlan dan Wakil ketua II, La Nyong. Turut hadir pula Sekretaris Daerah ( Sekda) Alvin Tuasuun, dan OPD lingkup Pemda setempat. Bertempat di ruang utama sidang Paripurna Wakil Rakyat. Rabu ( 30/12/2022) malam.
Dalam pelaksanaan penyampaian kata akhir fraksi itu, delapan fraksi DPRD sepakat menyetujui Ranperda APBD kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah ( Perda) dengan berbagai kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah setempat.
Kedelapan fraksi itu diantaranya, fraksi Hanura, Nasdem, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Demokrat, PAN dan fraksi KIS. Kesepakatan pandangan akhir 8 fraksi yang menyetujui Ranperda APBD kabupaten SBB tahun anggaran 2023 menjadi Perda itu dituangkan dalam keputusan DPRD SBB.
Ketua DPRD Abdul Rasyid Lisaholith mengatakan penyampaian pandangan kata akhir fraksi terhadap Ranperda APBD anggaran tahun 2023, seluruh fraksi sepakat dan setujui menjadi Peraturan daerah.
“8 fraksi DPRD setujui dan sepakat dengan berbagai pertimbangan dan masukan sebagai bahan koreksi oleh Pemda SBB” ungkap Lisaholith.
Kesepakatan dan persetujuan kata akhir 8 fraksi terhadap Ranperda APBD menjadi Perda tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD SBB Nomor : 170/15/KPTS-DPRD/SBB/2022 tanggal 30 November 2022.
” Berdasarkan ketentuan perundangan – undangan diamanatkan bahwa persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2023 harus dituangkan dalam sebuah berita acara.” Ujarnya.
Diakhir, Lisaholith menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD SBB yang mana telah berupaya secara maksimal melakukan pembahasan Ranperda APBD anggaran tahun 2023 hingga selesai dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.” Pungkas Lisaholith menutup (Radja)
