AktualTimes.com, Tanah Datar – Gelombang desakan dari masyarakat dan sejumlah tokoh daerah kian menguat terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota dewan berinisial KA.
Anggota legislatif tersebut kini menjadi sorotan tajam setelah terseret dalam pusaran kasus dugaan penjualan jamu tanpa izin sejak 2019, skandal asusila dengan beberapa wanita, hingga dugaan menerima aliran dana korupsi Perumda baru-baru ini.
Rentetan kasus ini dinilai telah mencoreng marwah institusi DPRD sebagai lembaga yang terhormat
Keresahan masyarakat memuncak menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat pernyataan tertulis yang diduga dibuat oleh KA. Dalam surat tersebut, sejumlah wanita yang ditengarai memiliki hubungan spesial dengannya diminta menyatakan bahwa mereka tidak saling mengenal dengan sang anggota dewan.
Langkah ini justru dinilai publik sebagai upaya “bersih diri” yang janggal. “Kalau memang tidak kenal, kenapa harus repot-repot membuat surat pernyataan segala? Ini justru menambah keyakinan masyarakat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Menanggapi kegaduhan ini, mantan Ketua DPRD Tanah Datar Ir. Asrul Nurhasan turut angkat bicara. Ia menekankan bahwa integritas adalah harga mati bagi seorang legislator.
”Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban mutlak untuk menjunjung tinggi marwahnya sebagai representasi masyarakat, serta wajib menjaga kehormatan lembaga DPRD sebagai rumah rakyat,” tegasnya.
Akumulasi dari persoalan asusila dan dugaan korupsi ini memicu kekhawatiran akan runtuhnya kepercayaan publik. Beberapa poin utama yang menjadi tuntutan warga antara lain:
Badan Kehormatan segera memanggil KA untuk memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.
Jika terbukti melanggar kode etik, masyarakat mendesak adanya sanksi administratif hingga pemberhentian demi menjaga kehormatan lembaga.
Mendesak pimpinan partai politik terkait untuk mengambil langkah internal terhadap kadernya yang bermasalah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari internal BK DPRD mengenai persoalan yang terus mengikis kepercayaan publik ini. Sementara itu, KA belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan desakan yang diarahkan kepadanya. (Tim)
