TANGGAMUS, LAMPUNG ( Aktualtimes.com) – Fenomena pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan tajam di media sosial. Aksi gotong royong warga yang semula diapresiasi sebagai bentuk kepedulian lingkungan, kini dibaca publik sebagai sinyal kritis berupa “protes halus” terhadap lambannya realisasi janji-janji politik para elit pemerintahan dan legislatif.
Beragam video yang beredar di platform digital tidak hanya menampilkan proses pengerjaan fisik oleh warga, tetapi juga menyiratkan keluhan mendalam. Narasi yang dibangun dalam konten-konten tersebut secara eksplisit mengaitkan aksi swadaya dengan kekecewaan terhadap janji kampanye para calon kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dinilai tidak kunjung terealisasi pasca-pelantikan.
Pengamat sosial politik lokal menilai, fenomena ini bukan sekadar akibat dari ketiadaan anggaran atau birokrasi yang lambat, melainkan bentuk akumulasi keputusasaan masyarakat. Ketika akses terhadap informasi semakin terbuka, warga mampu membandingkan antara retorika manis saat masa kampanye dengan realita lapangan yang minim perubahan.
“Ini adalah bentuk kekecewaan karena terlalu lama menanti. Masyarakat akhirnya mengambil langkah positif dengan membangun sendiri karena merasa ditinggal oleh pemegang kebijakan,” ujar seorang pengamat yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Lebih jauh, aksi swadaya ini juga menjadi cermin bagi kinerja anggota DPRD Tanggamus. Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi eksekutif dan memperjuangkan aspirasi konstituen melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keberadaan legislator dipertanyakan ketika warga harus turun tangan mengurus infrastruktur dasar.
Muncul pertanyaan kritis di ruang publik: Apakah para wakil rakyat telah optimal menyerap aspirasi dan mengalokasikan anggaran untuk daerah pemilihan mereka? Ataukah fungsi kontrol tersebut lumpuh karena dominasi koalisi pendukung pemerintah yang minim oposisi?
Kondisi ini menciptakan paradoks tersendiri. Di satu sisi, semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang kuat dan patut dihargai. Namun di sisi lain, ketergantungan pada swadaya masyarakat untuk infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dapat dianggap sebagai kegagalan tata kelola pemerintahan.
Jika tren ini terus berlanjut tanpa respons serius dari Pemkab Tanggamus dan DPRD, dikhawatirkan akan terjadi erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik. Masyarakat mungkin akan semakin skeptis terhadap setiap janji politik di masa depan, menganggapnya sekadar alat pencitraan tanpa substansi nyata.
Pemerintah Daerah Tanggamus diharapkan tidak hanya mengapresiasi semangat swadaya warga, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pembangunan. Transparansi dalam perencanaan dan percepatan realisasi proyek infrastruktur menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan membuktikan bahwa janji politik bukanlah sekadar omong kosong belaka. (Jenny H)
