AktualTimes.com, Lampung Barat – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Solidaritas menyampaikan kepada Awak Media Terkait adanya dugaan indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung.Sabtu (23/12/2023).
Berdasarkan temuan tim investigasi Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Kabupaten Lampung Barat berhasil mengendus beberapa kejanggalan proyek yang mengarah Pada Indikasi persengkokolan jahat yang dilakukan Pihak pengerja dan Pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
Wildan sapaan akrab ketua DPD Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Kabupaten Lampung Barat mengatakan pengerjaan tersebut antara adalah proyek RJ.11 Rehabilitasi Jaringan irigasi way penyelan yang berada di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
Sejak awal memang banyak mengandung kejanggalan karena tim investigasi Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Kabupaten Lampung Barat melihat material batu dan pasir mengambil dari sungai yang berada di lokasi yang seharusnya itu tidak di perbolehkan.
Dia Menjelaskan,mengapa proyek pemerintah harus menggunakan Galian C yang berizin karena memang ada prosedur Hukumnya,yakni Undang Undang no 04 Tahun 2009 tentang Minerba yang berisi larangan setiap orang pemegang IUP atau IUPK pemegang operasi produksi yang menampung,memanfaatkan, mengolah dan mengangkut, memanfaatkan melakukan pengolahan, pemurnian Mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,iUPK atau izin.
Wildan mengatakan telah menghubungi pihak Dinas meminta untuk di bongkar dan di perbaiki namun seolah tak di Indah sehingga saat ini kondisinya banyak kerusakan yang jelas tak ada Output Asas Manfaat Bagi Masyarakat.
Wildan juga mengatakan akan melaporkan kepada Kajati Lampung dalam Waktu dekat untuk meminta Pertanggung jawaban atas tindakan yang di lakukan Dinas terkait diduga dengan sengaja menerima proyek yang jelas-jelas hanya menguntungkan sepihak dan merugikan masyarakat.
“Kami akan segera Laporkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam Waktu dekat atas proyek diatas dan juga ada beberapa item yang masih dalam pengkajian.
Kami meminta pertanggung jawaban Dinas Terkait di hadapan aparat Penegak Hukum karena itu suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan bagi segelintir orang”.
