AktualTimes,Com, Daerah-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI ) Kabupatennya Buru Maluku, meminta pihak penegak hukum untuk memeriksa manager PT PP – Adhi KSO dan PT HK – Jaya Kontruksi KSO terkait pembayaran pajak galian C pada pekerjaan proyek Bendungan Way Apu.
Pasalnya, berdasarkan progres yang di hitung dengan Sistem Self Assesment oleh Yanuar Aulia Kamal dan Budiono sebagai Project manager ada yang ganjal dan patut di pertanyakan.
“Ada yang ganjal dengan hitungan pembayaran material dari kedua PT tersebut, dan ini patut kita pertanyakan.” Demikian disampaikan ketua KNPI Kabupaten Buru Taher Fua dalam rilis persnya kepada media ini, Jumat (10/3/2023).
Proyek bendungan sebesar ini yang di mulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, mereka baru melakukan pembayaran galian C jenis pasir sebesar Rp, 165.960.000 bila di kalikan dengan harga penetapan dispenda untuk matrial galian C jenis pasir perkubikasi sebesar Rp.12.000 itu berarti sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah matrial pasir yang di gunakan hanya sebesar 13.830 kubik.
Yang anehnya lagi, kata dia, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 hanya jenis material pasir saja yang mereka gunakan dalam pembangunan proyek bendungan raksasa itu. buktinya dalam pembayaran Pajak galian C dari tahun 2018 hingga Tahun 2022 tidak ada pajak galian C jenis matrial seperti batu dan sirtu,” kata dia
Dijelaskannya, Self Assesment terkait perhitungan Pajak MBLB Bendungan Way apu yang Sementara di Ajukan Saat ini Tahun 2023 Oleh PT.PP-Adhi KSO matrial pasir debanyak 6.575 kubik bila di kalikan dengan Rp, 12.000 maka hanya sebesar Rp.78.900.000, sementara jenis matrial batu pecah sebanyak 5.953 kubik,apabila di kalikan dengan penetapan harga pajak MBLB jenis batu pecah Rp,20.000 maka cuman $ebesar Rp 119.060.000,
Sementara itu, PT.HK – Jaya Konstruksi KSO pada tahun 2023 berdasarkan Self Assesment yang di ajukan jenis matrial pasir sebanyak 29.627 kubikasi x Rp 12.000 maka yang akan mereka setor hanya sebesar Rp, 355.524.000 sementara jenis matrial sirtu 793 kubikasi, bila di kalikan dengan penetapan pajak BMLB sebesar Rp, 18.000 maka hanya berjumlah Rp 14.274.000.
Menurutnya, dari catatan yang kami disampaikan di atas, saya berkesimpulan bahwa ada terjadi kesalahan dalam perhitungan progres khususnya penggunaan matrial galian C, atau ada unsur kesengajaan serta dugaan korupsi yang di lakukan oleh kedua perusahaan raksasa itu.
Sebab, kedua perusahaan raksasa itu telah mengelabui pemerintah daerah dengan cara tidak memberikan dokumen kontrak kepada Dispenda guna di lakukan perhitungan menyeluruh soal jumlah matrial galian C yang telah di gunakan itu,
Pihak perusahaan tidak melakukan perhitungan progres Self Assesment tidak bersifat menyeluruh, menurut Taher bagaimana mungkin pekerjaan Bendungan yang begitu besar ini jenis matrial batu pecah yang di gunakan dari tahun 2018 hingga saat ini sesuai progres yang di ajukan saat ini hanya baru sebesar 5.953 Kubikasi saja,
“Ada kejanggalan yang sengaja dilakukan kedua perusahaan itu, dan mereka sengaja menipu pemerintah daerah terhadap pembayaran pajak material galian C.” Ujarnya.
Olehnya itu, kami KNPI Kabupaten Buru mesak kepada pihak Polres Pulau Buru dan Kejaksaan Negeri Namlea agar segera memanggil lihak project manager Budiono dan Yanuar Aulia Kamal untuk di periksa karena ada dugaan manipulasi data jumlah matrial yang telah di gunakan dari Tahun 2018 hingga saat ini.
“Kami menduga ada manipulasi data, olehnya itu kami desak pihak berwewenang untuk memanggil dan memeriksa kedua menager perusahaan tersebut”Pungkasnya(NB)
