AktualTimes,Com,Daerah,- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk membayar jasa Covid-19 sampai saat ini belum juga direalisasikan atau dibayarkan kepada para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Kudamati.
Demikian disampikan wakil ketua Komisi IV, Rofik Afifudin,diruang kerja komisi DPRD Provinsi Maluku. Kamis (6/4/2023
Ini sebenarnya kalau dilihat dari kacamata sebelah sudah tidak nyaman lagi, di dewan bicarakan lain sampai RSUD lain lagi kebijakan. Dengan alasan yang dilontarkan oleh Direktur RSUD mulai no rekening, juknis, BPK, inspektorat, pejabat PKK hanya sebab saja.
Kalau pribadi saya, kepemimpinan model seperti begitu lebih baik mundur, karena dinilai lemah, dan disinggung juga bermacam masalah di Inspektorat dan sebagainya.
Olehnya itu dilakukan pengawasan ditinjau kembali, dilihat juknis,ada perubahan sebagaimana diusulkan Inspektorat.” Kata Afifuddin
Disampaikannya, jadi pengawasan ini sekaligus kita melihat beberapa kegiatan bangunan, dan sebagainya.
Karena salah satu kesepakatan di dewan bahwa berita acara itu harus disikapi oleh yayasan RSUD.
Dewan juga mau pastikan sebagaimana mestinya, sesuai komitmen, sosialisasi dibuktikan dengan angkat tangan, ditambah dengan berapa revisi yang nanti kita lihat sebagai berikut.
Kata, Afifuddin sebelum lebaran tahun kemarin itu sudah ada kesepakatan bahwa sudah harus proses pembayaran, dan sampai lebaran tahun 2023 belum juga direalisasi, langkah apa yang harus diambil.
Dievaluasi saja, kalau saya sebenarnya diganti saja, Direktur RSUD-nya lemah dari sisi kebijakan, kepemimpinan juga tidak kuat, dan bukan tipikal pemimpin yang realis, main dengan resiko menghindar dari resiko. Dia bisa pimpin sebuah institusi seperti RSUD yang mana ada visi besar pemerintahan disana.”ujarnya
Dia harus catat bahwa satu, visi – misi untuk Maluku dan Gubernur Maluku, adalah menjadikan RSUD, menjadi rumah sakit bertaraf Internasional, lalu kalau model seperti begitu urus Covid-19 saja dia takut bagaimana dia berani mengembangkan RSUD ini menjadi RSUD Internasional.”tutur Afifuddin.
Masih dengan Afifuddin, direktur RSUD tidak mampu, membawa RSUD ini menjadi sudah taraf Internasional, sebaiknya dievaluasi, ada banyak anak daerah kita yang punya pengalaman dokter, punya kemauan, cita-cita yang bisa melihat RSUD ini menjadi RSUD Internasional.” tambahnya
Jadi tenaga- tenaga kesehatan di RSUD Haulussy Kudamati disana sudah kehilangan pemimpinnya, otomatis jangan salahkan kalau mereka mencari pemimpin yang lain cari, yang dapat mereka curahkan apa yang menjadi hak mereka. Pemimpin tak egokan perilaku pribadi, ini sistem demokrasi” pungkasnya(ernes)
