AktualTimes.com – Pemerintahan, Tapsel –
Sebanyak 125 aset kendaraan bermotor milik Pemkab Tapanuli Selatan tanpa bukti kepemilikan, tanpa nomor mesin serta tanpa nomor rangka. Selain itu juga kendaraan dikuasai pihak ketiga yaitu termasuk mantan pejabat, mantan anggota DPRD dan sejumlah organisasi.
Berdasarkan data, aset kendaraan bermotor milik Pemkab Tapanuli Selatan tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka jumlah sebesar Rp3,8 miliar. Kendaraan tersebut berada di sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli berupa 4 unit mini bus penumpang, 1 unit mobil jeep seharga Rp379 juta dan 6 unit sepeda motor. Sedangkan di dinas Kesehatan Tapanuli Selatan tercatat 1 unit mobil ambulance seharga Rp389 juta.
Selanjutnya, pada dinas Pendidikan Tapanuli Selatan jumlah kendaraan tanpa nomor rangka dan nomor mesin sebanyak 22 unit. Di dinas Ketahanan Pangan terdapat 3 unit sepeda motor. Kemudian juga terdapat 1 minibus Dinas Perindustrian senilai Rp260 juta. 1 unit minibus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) senilai Rp333 juta serta 1 unit sepeda motor sebesar Rp18 juta. Sedangkan pada Dinas Lingkungan hidup juga tercatat mobil Jeep seharga Rp459 juta dan lain-lain.
Aset kendaraan milik Pemkab Tapanuli Selatan yang masih dipakai oleh mantan pejabat Tapanuli Selatan yaitu berupa mobil sedan Camry. Mobil double cabin warna putih masih dikuasai oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu juga, aset kendaraan yang dipakai pihak ketiga yaitu mobil Terios oleh pengurus Karang Taruna dan pengurus KNPI Tapanuli Selatan, ucap Peneliti LSM Trisakti Adi Saputra Tanjung, Sabtu (31/12/2022)
Adi menjelaskan, aset kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanpa nomor rangka dan nomor mesin bukanlah hal sepele. Apalagi, jumlah kendaraan mencapai 125 unit. Menurutnya adanya dugaan tindak pidana penggelapan pajak. Aset kendaraan yang dibeli melalui anggaran APBD Tapanuli Selatan tersebut jalan masuk aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa orang yang ikut bertanggung jawab pada saat pembelian, tegasnya.
Kendaraan yang dikuasai oleh mantan pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan secepatnya ditarik. Sedangkan yang dipakai pihak ketiga yang memakai aset kendaraan harus didukung berita acara pinjam pakai atau mengacu pada Permendagri dan peraturan lainnya. “Kejaksaan sebagai pengacara negara melalui datun layak untuk bertindak agar menarik aset kenderaan tersebut, pungkasnya.
(Tim)
125 Aset Kendaraan Milik Pemkab Tapsel Tanpa Bukti Kepemilikan, Ada Dikuasai Pihak Ketiga
