Seram Bagian Barat

5 Poin Rekomendasi DPRD SBB Terkait Demonstrasi Aliansi Rakyat Bantu Rakyat

39
×

5 Poin Rekomendasi DPRD SBB Terkait Demonstrasi Aliansi Rakyat Bantu Rakyat

Sebarkan artikel ini

Maluku,Aktualtimes.Com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, mengeluarkan rekomendasi terhadap aksi demo yang dilakukan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat terkait PT SIM beberapa waktu lalu.

Informasi yang dihimpun media ini, rekomendasi dikeluarkan DPRD dengan nomor: 170/53/2023, ditunjukkan kepada Pj Bupati Seram Bagian Barat (SBB),guna menindaklanjuti demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Bantu Rakyat Maluku di kantor DPRD pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, dan hasil dengar pendapat komisi III serta gabungan komisi I,II, III DPRD pada tanggal 25 September 2023.

Maka DPRD SBB mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

I,Meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini saudara Pj Bupati SBB segera mengeluarkan surat untuk menghentikan sementara aktivitas PT SIM di wilayah yang masih dipersengketakan oleh masyarakat dusun Pelita Jaya, Resetlemen Pulau Osi, Pulau Osi dan Pohon Batu, sampai ada putusan hukum yang tetap dan meninjau kembali surat izin lokasi PT SIM.

2, Memberikan rekomendasi kepada Kapolres SBB untuk meninjau kembali keberadaan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi perusahaan.

3, Meminta kepada Kapolres SBB untuk memproses tindak pidana yang terjadi dan memakan korban di pihak masyarakat, serta memperhatikan kembali laporan masyarakat dusun Pohon Batu ke Polres SBB pada tahun 2022 Terkait penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT SIM.

4,Meminta kepada saudara Pj Bupati SBB, untuk mengambil langkah strategis dengan mencari solusi bersama forkopimda dan stakeholder terkait dalam penyelesaian persoalan terkait sengketa agraria yang terjadi di keempat dusun tersebut.

5, Berdasarkan asas tertinggi di negara ini yakni asas kemanusiaan maka jika pemerintah daerah dalam hal ini saudara Pj Bupati SBB tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk menghentikan sementara aktivitas PT SIM di wilayah yang masih disengketakan tersebut maka DPRD secara kelembagaan akan mengambil sikap secara politik.(Rad).