AktualTimes,Com, Pemerintahan,-Pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku kembali melaksanakan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Huamual Belakang dan Kepulauan Manipa.
Musrenbang dua kecamatan itu buka dengan resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) SBB, Laverne Alvhin Tuasuun, kegiatan dipusatkan di desa KelangAsaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kamis (16/3/2023).
Sekda Alvhin Tuasuun dalam sambutannya menyebutkan Kecamatan Kepulauan Manipa dan Huamual Belakang tetap mendapat prioritas dalam pembangunan daerah kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
Kecamatan Kepulauan Manipa dan Huamual Belakang yang usulannya tahun sebelum sudah mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten SBB secara bertahap dari tahun ke tahun. “Untuk usulan 2024 diupayakan minimal 1 desa 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.” Pungkas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda mengakui, keterbatasan anggaran pembangunan tentu masih menjadi kendala dalam mengakomodir semua usulan dari desa, apalagi semua desa mengusulkan pembangunan infrastruktur, itu sebabnya, ada skala prioritas dengan melihat urgensinya.
“Apakah usulan tersebut termasuk katagori penting dan mendesak untuk dikerjakan atau tidak.” Ujarnya.
Tuasuun, untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Olehnya itu Badan Pendapatan Daerah SBB terus berbenah dalam mengatur dan memperbaiki sistem tata kelolah keuangan digital yang efisien, efektif dan transparan.
Salah satunya melalui inovasi yang dibuat oleh badan Pendapatan Daerah berupa elektronik pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat e-PBB. ” Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pembayaran secara digital melalui Smartphone berbasis android dan ios milik wajib pajak.” Tandasnya
Menurutnya, PBB P2 menjadi sumber pendapatan penting yang diharapakan pemerintah karena melibatkan seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang mendiami kabupaten SBB.
Untuk Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB – P2 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) diserahkan kepada penagih, untuk selanjutnya melakukan penagihan di desanya masing – masing, maka sangat diharapkan peran aktif para kepala desa dan camat untuk mewujudkannya.” Harap Sekda (Radja)
