Nasional AktualTimes.com – Presiden Joko Widodo telah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan. Sebagai penggantinya, diterapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kebijakan ini diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Penerapannya mulai berlaku sejak 8 Mei 2024.
Presiden Jokowi memerintahkan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menerapkan KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Dengan perubahan ini, tarif iuran BPJS Kesehatan juga akan berubah. Namun, besaran iuran yang baru akan diputuskan pada 1 Juli 2025.
Saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada kelas yang dipilih sebelumnya. Berikut ini besaran iuran per Mei 2024:
Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP):
- Kelas 1: Rp 150.000 per orang per bulan
- Kelas 2: Rp 100.000 per orang per bulan
- Kelas 3: Rp 35.000 per orang per bulan
Untuk Kelas 3, iurannya sebenarnya Rp 42.000 per bulan, tetapi ada subsidi Rp 7.000 dari pemerintah.
Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):
- Iuran Rp 42.000 per bulan, dibayarkan oleh pemerintah.
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di lembaga pemerintahan (PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS):
- 5% dari gaji per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
Peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta:
- 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
Peserta keluarga tambahan PPU:
- 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
Veteran:
- 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.
Pembaharuan tarif iuran BPJS Kesehatan akan segera ditetapkan dan berlaku mulai 1 Juli 2025 sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024. (*)
