AktualTimes.com, Tanjung Medan, Labuhan Batu Selatan, – Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Raya bergerak bersama menggelar aksi di depan pabrik Berondolan PT.Anugrah Tanjung Medan (ATM) yang terletak di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menuntut pabrik untuk tidak beroperasi, karena diduga tidak memiliki dokumen izin yang Kamis (16/01/2025).
“Kita dari mahasiswa Labuhanbatu Raya bergerak bersama, menolak beroperasinya pabrik ini, karena kami menduga dokumen izin perusahaan mereka tidak lengkap,”kata jepril selaku korlap aksi
Selain menyampaikan penolakan terhadap beroperasinya pabrik tersebut, mahasiswa Labuhanbatu Raya bergerak bersama juga turut prihatin terhadap etika Humas pabrik, yang diduga anggar beking, sehingga menyulut kemarahan mahasiswa.
“Kita orasi tentang ketidakadilan yang terjadi di perusahaan ini, dimana mereka hanya memikirkan untuk mereka sendiri, tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, bahkan kami menduga mereka sudah merugikan negara,”tuntutnya.
Mahasiswa pun merasa kecewa, sebab Manager atau pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut tidak ada satupun yang keluar untuk memberikan tanggapan kepada masa aksi.
Jeffri Harefa selepas aksi di temui oleh awak media menyatakan bahwa ada beberapa hal yang ingin mereka sampaikan management terkait tuntutan kami di antara nya.
1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tatacara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
“Ada apa dengan perusahaan ini, kami menduga bahwa hal tersebut adalah disengaja dan diduga mencoba melakukan pengelabuan pajak dan merugikan negara,”tutupnya. (Lijait)
