Breaking NewsTopik Terkini

Lsm Pemuda Bangsa Minta APH Periksa Peratin Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak

54
×

Lsm Pemuda Bangsa Minta APH Periksa Peratin Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak

Sebarkan artikel ini

Aktualtimes.com-Lampung Barat-Rendi selaku pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Bangsa menyampaikan kepada Awak Media pada minggu,(13/04/2025).

Dalam statement yang di sampaikan pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Bangsa terkait adanya dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2024 di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

“Kami berhasil mengendus beberapa kejanggalan dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh pemerintah Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ”

Masih kata Rendi “belanja yang di maksud yaitu :
1.) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sumber Daya Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air/Sumur Bor Dll Rp.49.482.000
2.)Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sumber Daya Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air/Sumur Bor Dll Rp.57.361.000
3.) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai desa Rp.26.290.000
4.) Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha tani Rp.102.889.000

Rendi menyebut realisasi belanja fisik yang di sebutkan di atas terindikasi adanya penyimpangan di luar prosedur teknis, dugaan kuat adanya unsur Mark up dan adanya ketidak sesuaian spek/Rab Volume.

“Berdasarkan hasil dokumentasi tim investigasi kami, pengerjaan fisik yang ada dipekon kegeringan diduga kuat adanya pengurangan Spek/rab Volume, sehingga hasil realisasi sangat bobrok dan tidak sepadan dengan anggaran yg dikucurkan, kemudian ada dugaan belanja yang terindikasi adanya unsur Mark up kelebihan pembayaran”

Rendi sangat menyayangkan hal tersebut terkait adanya dugaan Penyelewengan Dana Desa Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan pihak nya meminta kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Inspektorat Lampung Barat,Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Lampung Barat untuk segera memanggil dan memeriksa Peratin selaku pimpinan dan penanggung jawab anggaran.