Maluku, Aktualtimes.com – Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan kembali ditunjukkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Jumat (3/10/2025), dua legislator PKB, masing-masing Gafar Rumonin Dapil II SBT dan Rudi Wajo Dapil III SBT, melakukan pertemuan resmi dengan jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara di Kota Ambon.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor PLN UIW Maluku-Maluku Utara, dan dihadiri langsung oleh General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Masohi, Yohanes, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, bersama jajaran teknis.
Isu utama yang dibahas adalah keterbatasan pelayanan listrik di wilayah kepulauan Kabupaten SBT yang hingga kini sebagian besar masih bergantung pada pasokan listrik terbatas, rata-rata hanya 12 jam sehari.
Diketahui, Wilayah yang terdampak di antaranya Seram Lau di Kecamatan Seram Timur, Kepulauan Watubela, Kesui, Teor, dan sejumlah daerah kepulauan lainnya.
Anggota DPRD SBT dari Dapil II, Gafar Rumonin, menegaskan bahwa kebutuhan akan pasokan listrik 24 jam sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, masyarakat kepulauan yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan sangat bergantung pada ketersediaan listrik untuk menopang usaha mereka.
“Warga di Kecamatan Seram Timur, khususnya di Desa Namalomin, meminta agar PLN meningkatkan layanan dari 12 jam menjadi 24 jam. Nelayan setempat kesulitan mengolah hasil tangkapan karena es batu yang diproduksi dengan listrik terbatas tidak mencukupi. Jika ikan tidak segera diawetkan, maka hasil tangkapan terpaksa dijual dengan harga murah atau bahkan rusak,” ujar Rumonin.
Rumonin menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihak PLN memberikan respon positif. Bahkan, program peningkatan layanan listrik 24 jam di sejumlah wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda PLN untuk tahun 2026.
Namun, mengingat urgensi kebutuhan masyarakat, PLN berupaya mempercepat pelaksanaan. Harapannya, pada Desember 2025 masyarakat di Seram Lau dan Watubela sudah bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.
“Alhamdulillah, Kepala PLN menyampaikan bahwa Seram Lau dan Watubela masuk dalam agenda prioritas. Kita akan terus mengawal agar Desember tahun ini bisa terealisasi, demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, PLN juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur kelistrikan. Salah satunya adalah memastikan tanaman, khususnya pohon kelapa, tidak ditanam terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal enam meter harus dijaga untuk menghindari potensi gangguan serta kerusakan mesin pembangkit.
Menurut Rumonin, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, PLN, dan masyarakat. “Kami di DPRD akan mengawal kebijakan dan alokasi anggaran, PLN menghadirkan pelayanan, dan masyarakat menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Sinergi ini penting demi keberlanjutan layanan listrik,” jelasnya.
Lebih jauh, Rumonin menilai bahwa layanan listrik 24 jam bukan hanya sekadar soal penerangan, tetapi berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat serta pengembangan ekonomi lokal.
“Jika listrik sudah 24 jam, nelayan tidak lagi kesulitan membuat es. Hasil tangkapan bisa diawetkan lebih lama, harga jual meningkat, dan pendapatan keluarga pun bertambah. Begitu juga dengan petani dan pelaku UMKM, mereka akan terbantu. Sektor perikanan, pertanian, hingga pariwisata akan tumbuh lebih pesat,” ungkapnya optimistis.
Senada dengan itu, Rudi Wajo, legislator PKB dari Dapil III yang juga meliputi wilayah Kesui-Watubela, menyatakan bahwa perjuangan menghadirkan listrik 24 jam adalah bagian dari tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.
“Selama ini masyarakat di pulau-pulau kecil selalu merasa dianaktirikan dalam pembangunan. Dengan listrik 24 jam, akan ada keadilan pembangunan antara wilayah daratan dengan kepulauan. Kami ingin masyarakat di pulau-pulau juga merasakan kemajuan yang sama,” ujar Wajo.
Ia menambahkan, keterbatasan listrik menjadi hambatan utama berkembangnya usaha kecil di wilayahnya. Banyak pelaku UMKM dan pengrajin yang tidak bisa berproduksi maksimal karena bergantung pada jam operasi listrik.
“Kami berharap dengan adanya kepastian dari PLN ini, masyarakat bisa segera menikmati hasil perjuangan bersama. Kami di DPRD akan terus mengawal agar rencana tersebut benar-benar terealisasi sesuai waktu yang dijanjikan,” tandasnya.**Redaksi
