SBT Maluku, AktualTimes.com — Gelombang keresahan melanda masyarakat Desa Administratif (ADM) Bitorik, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Pasalnya, dalam kurun waktu kurang dari delapan bulan terakhir, jabatan Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) di wilayah tersebut telah mengalami pergantian hingga tiga kali tanpa adanya penjelasan resmi kepada masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Warga menilai, pergantian pejabat desa yang dilakukan secara berulang tanpa dasar musyawarah dianggap menyalahi prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, muncul dugaan adanya intervensi dari pihak tertentu yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan tim pemenangan Pilkada tingkat kabupaten. Pihak tersebut dikabarkan memiliki posisi strategis di pemerintahan desa, yakni sebagai bendahara, dan diduga turut memengaruhi proses penggantian pejabat desa.
Sebagai bentuk kekecewaan, masyarakat menyebarkan selebaran penolakan terhadap pejabat kepala desa yang baru diangkat. Dalam selebaran tersebut, warga menyatakan menolak keputusan pergantian dan mendukung agar Rini Anggraini Tidore, pejabat sebelumnya, tetap melanjutkan masa tugasnya.
Warga menilai kepemimpinan Rini membawa suasana kerja yang harmonis, terbuka, dan sinergis dengan masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Bitorik, Jalaludin Kesui, saat ditemui media ini pada Selasa (7/10/2025), mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pergantian pejabat yang dinilai tidak melalui mekanisme resmi.
“Pejabat desa sudah tiga kali berganti, tapi tidak pernah ada rapat musyawarah desa bersama perangkat, BPD, dan masyarakat. Kami semua tidak tahu-menahu tentang alasan pergantian tersebut,” ungkap Kesui.
Ia menilai, keputusan yang diambil sepihak tanpa melibatkan unsur pemerintahan desa dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten.
“Pergantian seperti ini seharusnya dilakukan secara terbuka, ada dasar yang jelas, bukan karena kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Bitorik, Faisal Takamokan, membenarkan bahwa mayoritas warga masih menginginkan agar pejabat sebelumnya, Rini Anggraini Tidore, melanjutkan tugasnya.
“Masyarakat menilai Ibu Rini memiliki hubungan baik dengan warga dan mampu bersinergi dalam urusan pemerintahan. Mereka merasa kepemimpinannya membawa angin segar bagi desa,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, pergantian pejabat dilakukan saat Rini belum menyelesaikan laporan realisasi tahap pertama Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 yang masih dalam proses administrasi.
Hal ini, menurutnya, memperkuat pandangan bahwa keputusan pergantian dilakukan tergesa-gesa dan tanpa alasan teknis yang kuat.
Keresahan masyarakat akhirnya bermuara pada pertemuan terbuka yang digelar di Desa Bitorik pada Senin malam (6/10/2025). Kegiatan ini dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, pemudi, dan perwakilan BPD.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan aspirasi dan menandatangani berita acara penolakan terhadap pejabat kepala desa yang baru, sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan pergantian tersebut.
Menurut pantauan media ini, jalannya pertemuan berlangsung tertib dan kondusif. Masyarakat berharap agar suara mereka dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah yang lebih bijak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat Desa Bitorik menegaskan bahwa mereka tidak menolak kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan, melainkan menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut pemerintahan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai prosedur hukum.
Mereka juga berharap Bupati Seram Bagian Timur dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami hanya ingin keadilan dan keterbukaan. Jangan sampai keputusan sepihak membuat masyarakat terbelah,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.**Redaksi
