AktualTimes.com, Ogan Ilir – Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyampaikan tanggapan resmi dari Bupati terhadap Nota Penjelasan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun anggaran 2026.
Acara berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada hari Rabu, 25 Maret 2026. Kehadiran seluruh komponen pemerintahan menunjukkan komitmen tinggi terhadap proses legislasi daerah yang transparan dan partisipatif.
Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP, memimpin jalannya sidang secara langsung. Ia didampingi oleh Wakil Ketua I, Wahyudi, ST, serta seluruh anggota legislatif daerah tersebut. Kepemimpinan rapat berjalan dengan tertib mengikuti tata tertib persidangan yang berlaku.
Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, SH, MH, hadir mewakili pemerintah daerah dalam forum strategis ini. Kehadirannya mencerminkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan kebijakan publik. Forum ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menegaskan dukungan penuh dari aparat keamanan dan penegak hukum terhadap proses pembentukan peraturan daerah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut serta memastikan aspek teknis dan operasional tercakup dalam pembahasan. Para camat yang mewakili pemerintahan di tingkat kecamatan se- wilayah Kabupaten Ogan Ilir juga hadir, membawa aspirasi masyarakat dari basis terendah pemerintahan.
Undangan lainnya dari berbagai kalangan melengkapi peserta rapat, menciptakan suasana musyawarah yang inklusif. Setelah sesi formal penyampaian jawaban dan pendapat Bupati selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmi dalam tradisi halal bihalal. Momen ini menjadi sarana mempererat hubungan antar-lembaga pemerintahan dan stakeholders terkait.
Rangkaian acara ditutup dengan jamuan makan siang bersama, menciptakan suasana keakraban di antara para peserta rapat. Kegiatan ini menegaskan bahwa proses demokrasi daerah dapat berjalan harmonis tanpa mengesampingkan esensi kebersamaan dan toleransi.
