AktualTimes.com, Nasional – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tak terduga dengan mengusulkan kebijakan Work From Home (WFH) skala nasional sebagai respons cepat terhadap ancaman krisis energi yang mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia. Keputusan ini diumumkan usai rapat koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Bappenas di Istana Merdeka.
Situasi global memaksa pemerintah bertindak cepat. Harga minyak mentah Brent mencapai US$120 per barel kenaikan dramatis 45% dalam dua pekan terakhir akibat eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Ketegangan geopolitik ini mengancam jalur pasokan energi dunia, termasuk Selat Hormuz yang mengalirkan 20% minyak global .
Indonesia berada dalam posisi rentan. Cadangan BBM operasional nasional hanya mencukupi 20-23 hari, jauh dari standar internasional 90 hari. Sementara kebutuhan impor mencapai 1 juta barel per hari, produksi dalam negeri stagnan di 600.000 barel.
“Kebijakan WFH bukan pilihan ideal, tapi kebutuhan darurat,” ujar Prabowo. “Kita harus mengurangi mobilitas 20-30% untuk menghemat konsumsi BBM sekaligus menjaga cadangan strategis.”
Sektor transportasi menyumbang 45% konsumsi BBM nasional, dengan perjalanan pulang-pergi kantor sebagai kontributor utama di perkotaan. Dengan 15 juta pekerja perkantoran di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, potensi penghematan mencapai 150.000 barel per hari setara dengan 15% impor harian.
Pemerintah menyiapkan tiga model implementasi. Skema pertama: WFH 3 hari seminggu untuk sektor non-esensial. Skema kedua: jam kerja fleksibel menghindari lalu lintas puncak. Skema ketiga: uji coba 4 hari kerja untuk instansi pemerintah dan BUMN mengikuti pilot project Pakistan dan Filipina yang berhasil mengurangi konsumsi energi 25% .
Netizen berdebat sengit. Kelompok pro menekankan manfaat lingkungan dan efisiensi. Kelompok kontra mempertanyakan nasib pekerja informal ojol, tukang becak, pedagang yang tetap harus beraktivitas di jalan.
Ahli ekonomi INDEF Bhima Yudhistira memberi peringatan: “WFH massal bisa kontraksi sektor ritel di pusat bisnis 15-20%. Tapi penghematan subsidi BBM bisa mencapai Rp25-40 triliun per tahun angka besar mengingat proyeksi subsidi energi 2026 sudah membengkak Rp120-130 triliun .”
Kebijakan ini bukan solusi tunggal. Paralel dengan WFH, pemerintah mempercepat program B40-B50 campuran biodiesel 40-50% untuk mengurangi ketergantungan solar fosil. Pertamina juga menandatangani MoU dengan perusahaan energi AS untuk diversifikasi suplai .
Pilot project WFH nasional akan dimulai pekan depan di tiga kota besar sebelum evaluasi menyeluruh akhir April. Masyarakat diminta menahan diri dari panic buying BBM seperti yang terjadi di Medan dan Semarang pekan lalu.
Prabowo menegaskan: “Ini tentang ketahanan energi nasional. Kita tidak bisa terus bergantung pada minyak impor yang harganya ditentukan konflik di luar negeri.”
Kebijakan WFH menjadi momentum transformasi struktural memaksa Indonesia beradaptasi dengan model kerja modern sekaligus mempercepat transisi energi menuju kedaulatan energi berkelanjutan.
Penulis : Redaksi
