Labuhanbatu, Sumatera Utara – Pro Jurnalismedia Siber (PJS) terus mengokohkan langkahnya menuju pengakuan resmi sebagai organisasi konstituen Dewan Pers. Langkah strategis ini diperkuat melalui audiensi antara Dewan Pengurus Pusat (DPP) PJS bersama jajaran pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, pada Selasa (7 Juli 2026). Pertemuan ini dilakukan menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS yang akan segera digelar.
Rombongan DPP PJS dalam audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba. Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Faqihu. Kehadiran delegasi PJS disambut langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Toto Suryanto, yang didampingi oleh para ketua komisi, di antaranya Yogi Hadi Ismanto selaku Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi, Abdul Manan selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Maha Eka Swasta selaku Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, serta Muhammad Jazuli selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.
Dalam sesi pemaparannya, Mahmud Marhaba menguraikan perjalanan PJS sejak didirikan pada tahun 2022. Ia menjelaskan latar belakang pembentukan organisasi, ekspansi kepengurusan di 25 provinsi, pertumbuhan anggota yang kini telah melampaui seribu orang, serta visi-misi utama dalam meningkatkan profesionalisme jurnalis di Indonesia. Mahmud menegaskan bahwa PJS telah membangun fondasi organisasi yang solid dengan jaringan kepengurusan yang merata di berbagai wilayah.
“Saat ini anggota kami sudah lebih dari seribu orang dengan kepengurusan yang solid di 25 provinsi. Insya Allah, dalam waktu dekat kami segera merampungkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers,” ujar Mahmud dalam pemaparannya.
Suasana audiensi berlangsung interaktif dan konstruktif. Toto Suryanto sebagai Wakil Ketua Dewan Pers sempat mengajukan pertanyaan krusial mengenai orientasi PJS dalam mengejar status konstituen. Ia menanyakan apakah PJS hanya berorientasi pada status konstituen dan mengapa tidak memilih bergabung dengan organisasi pers yang telah mapan.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mahmud Marhaba menegaskan bahwa kehadiran PJS bukan semata-mata untuk meraih status konstituen. Tujuan fundamental PJS adalah menciptakan wadah pembinaan bagi jurnalis yang selama ini belum terakomodasi secara formal dalam organisasi pers yang ada. Ia menyoroti bahwa masih banyak praktisi pers yang belum mendapatkan pembinaan memadai dan rentan mendapat stigma negatif.
“Kami melihat masih banyak pelaku pers yang belum mendapatkan pembinaan dan rentan diberi stigma negatif sebagai wartawan abal-abal atau bodrek. PJS hadir untuk merangkul mereka agar menjadi wartawan profesional dan kompeten. Alhamdillah, sejak PJS hadir, banyak anggota kami yang kini telah mengantongi sertifikat kompetensi wartawan,” jelas Mahmud.
Yogi Hadi Ismanto, selaku Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi PJS. Ia menyatakan bahwa Dewan Pers pada prinsipnya terbuka bagi setiap organisasi pers yang ingin menjadi konstituen, asalkan memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah ditetapkan.
“Dewan Pers tidak akan mempersulit organisasi yang ingin menjadi konstituen. Sepanjang seluruh syarat terpenuhi, tentu akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Yogi.
Yogi menambahkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan Dewan Pers bukan bertujuan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan organisasi pers yang menjadi konstituen benar-benar memiliki komitmen dalam menjaga ekosistem pers nasional. Menurutnya, semakin banyak organisasi pers yang memenuhi syarat menjadi konstituen akan semakin baik bagi dunia pers, namun kualitas organisasi tetap menjadi prioritas utama.
Para pimpinan Dewan Pers juga memberikan apresiasi terhadap upaya PJS dan mendorong organisasi ini untuk terus menjaga konsistensi dalam pembinaan anggotanya, khususnya terkait kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan utama profesi jurnalis di Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut diakhiri dengan sinyal positif bagi PJS untuk segera menyerahkan berkas persyaratan guna menjalani proses verifikasi yang dijadwalkan pada 23 Juli 2026 mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melakukan audiensi serupa dengan Dewan Pers. Hal ini menandakan semangat positif dan momentum yang kian kuat dalam memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab. (Lijait)
