Labuhanbatu, Sumatera Utara – Proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu memasuki babak penentuan yang krusial. Dalam sebuah langkah strategis yang menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas, DPRD Kabupaten Labuhanbatu secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penetapan persetujuan bersama ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD di Jalan SM Raja, Rantau Selatan, pada hari Selasa, 28 Juli 2026.
Keputusan tersebut menandai penyelesaian tahapan penting dalam siklus anggaran daerah dan sekaligus menjadi bukti nyata sinergi yang terjalin antara pemerintah eksekutif dengan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengawal pembangunan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Rapat Paripurna DPRD Labuhanbatu: Momen Evaluasi Strategis
Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD. Kehadiran pimpinan dewan menunjukkan tingkat seriusitas yang tinggi terhadap proses pertanggungjawaban keuangan daerah ini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting pemerintah daerah, termasuk Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., yang hadir bersama Wakil Bupati H. Jamri, S.T.
Tak hanya itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota DPRD Labuhanbatu, Sekretaris Daerah, para Asisten Pemerintah Daerah, Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari insan pers juga turut menyaksikan dan meliput jalannya Rapat Paripurna tersebut. Kehadiran berbagai stakeholder ini mencerminkan keterbukaan informasi publik dan semangat kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Apresiasi Bupati Labuhanbatu atas Kerja Sama DPRD
Dalam sambutannya pada Rapat Paripurna, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Labuhanbatu. Apresiasi tersebut diberikan atas kerja keras, dedikasi, serta masukan-masukan konstruktif yang telah diberikan oleh pihak legislatif selama proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 berlangsung.
Bupati Maya Hasmita menegaskan bahwa pengesahan Raperda ini bukanlah sekadar penutupan administrasi anggaran, melainkan merupakan momentum evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 menjadi cermin bagi pemerintah dalam mengukur sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat telah dilaksanakan dengan baik.
“Pengesahan ini adalah momentum evaluasi strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Labuhanbatu,” ujar Bupati Maya Hasmita.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih atas sinergi yang harmonis antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama pihak legislatif selama proses pembahasan. Bupati berharap agar keharmonisan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu secara menyeluruh.
Laporan Badan Anggaran DPRD: Ketaatan terhadap Regulasi
Sebelum dilakukan penetapan persetujuan bersama, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Fenry Patar Tua Nababan, menyampaikan laporan mendalam terkait ketaatan proses Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi DPRD dalam mengambil keputusan persetujuan.
Penyampaian pertanggungjawaban APBD 2025 ini dilaksanakan berdasarkan amanat beberapa regulasi penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketaatan terhadap kedua regulasi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum nasional.
Tahapan Selanjutnya: Evaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 oleh DPRD Labuhanbatu, proses tidak serta-merta berakhir. Tahapan berikutnya yang harus dilalui adalah penyerahan dokumen pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum dokumen tersebut secara resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Proses evaluasi oleh Gubernur menjadi bagian dari sistem pengawasan vertikal dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Labuhanbatu
Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 oleh DPRD Labuhanbatu merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik. Transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, partisipasi aktif DPRD dalam proses pembahasan, serta kehadiran berbagai pihak dalam Rapat Paripurna menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu serius dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Keberhasilan proses ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk terus meningkatkan kinerja anggaran di tahun-tahang berikutnya. Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan transparan, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Labuhanbatu.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang terus dijaga dan ditingkatkan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. (Lijait)
