Jamri Paparkan APBD Labuhanbatu 2027 di DPRD, Pendapatan Rp1,35 Triliun dan Belanja Rp1,36 Triliun

Labuhanbatu – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, mulai memasuki tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, S.T., menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (22/10/2026).

Dalam pemaparannya, Jamri mengungkapkan pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp1,35 triliun, sementara kebutuhan belanja direncanakan mencapai Rp1,367 triliun.

Rancangan tersebut menjadi dasar pembahasan kebijakan keuangan daerah sebelum anggaran ditetapkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat sepanjang 2027.

Melalui forum legislatif itu, pemerintah daerah memaparkan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Pendapatan Daerah Labuhanbatu Ditargetkan Rp1,35 Triliun

Dalam penjelasan Nota Keuangan, Jamri menyampaikan bahwa total pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp1.350.010.082.550.

Penerimaan tersebut berasal dari tiga sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk PAD, Pemkab Labuhanbatu memasang target Rp316.686.000.000. Sumbernya meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan sah lainnya.

Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan mencapai Rp1.008.794.082.550, yang bersumber dari pemerintah pusat maupun transfer antardaerah.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp24.530.000.000.

Besarnya porsi pendapatan transfer memperlihatkan bahwa dukungan penerimaan dari luar PAD masih menjadi bagian penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

Karena itu, pembahasan target pendapatan menjadi salah satu tahapan yang perlu dicermati agar proyeksi penerimaan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan penganggaran daerah.

Belanja APBD 2027 Direncanakan Rp1,367 Triliun

Pada sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengusulkan belanja daerah sebesar Rp1.367.010.082.550.

Anggaran tersebut dikelompokkan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Masing-masing komponen memiliki fungsi berbeda dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Belanja operasi secara umum digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sementara belanja modal berkaitan dengan pengadaan atau pembangunan aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.

Belanja tidak terduga disiapkan untuk kebutuhan tertentu sesuai ketentuan, sedangkan belanja transfer dialokasikan berdasarkan kewajiban dan kebijakan keuangan daerah.

Meski struktur belanja telah dipaparkan, informasi yang disampaikan belum merinci besaran anggaran untuk setiap kelompok maupun program pembangunan tertentu.

Rincian tersebut menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana anggaran 2027 diarahkan pada kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Terdapat Selisih Rp17 Miliar antara Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan angka yang disampaikan Wakil Bupati Jamri, rencana belanja daerah lebih besar dibandingkan target pendapatan.

Dengan pendapatan sebesar Rp1.350.010.082.550 dan belanja Rp1.367.010.082.550, terdapat selisih atau defisit anggaran yang direncanakan sebesar “Rp17 miliar”.

Selisih tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam struktur Ranperda APBD 2027, pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan bagian dari keseluruhan pengelolaan keuangan pemerintah.

Namun, pemaparan umum tersebut belum merinci sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup selisih pendapatan dan belanja.

Karena masih berbentuk rancangan, besaran anggaran maupun kebijakan pembiayaan dapat mengalami penyesuaian melalui proses pembahasan bersama DPRD.

Ranperda APBD 2027 Masih Menunggu Pembahasan DPRD

Penyampaian Nota Keuangan menjadi tahapan awal pembahasan rancangan anggaran antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, Ranperda APBD akan diteliti bersama DPRD agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam proses tersebut, setiap komponen penerimaan dan pengeluaran dapat dibahas secara lebih mendalam sebelum memperoleh persetujuan bersama.

Tahapan berikutnya meliputi evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai mekanisme yang berlaku sebelum rancangan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan demikian, angka yang dipaparkan Jamri belum merupakan APBD 2027 yang telah disahkan.

Pembahasan secara cermat diperlukan agar alokasi anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jamri Dorong Penganggaran yang Berorientasi pada Masyarakat

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten I Setdakab, para staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Melalui penyusunan APBD 2027, Pemkab Labuhanbatu berharap perencanaan keuangan daerah dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama pemerintah daerah dengan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran disusun secara transparan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Ranperda yang telah disampaikan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan legislatif sebelum pemerintah daerah menetapkan arah penggunaan anggaran untuk tahun mendatang.

Dengan perencanaan yang matang, APBD Kabupaten Labuhanbatu 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang terukur, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (Lijait)