Hukum & KriminalPemerintahanTapanuli Selatan

Kasus Korupsi Mengendap di Kajari Tapsel, Lembaga Renjana Bakal Demo Besar – Besaran

77
×

Kasus Korupsi Mengendap di Kajari Tapsel, Lembaga Renjana Bakal Demo Besar – Besaran

Sebarkan artikel ini


AktualTimes.com, Hukum & Kriminal, Tapsel –
Sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan diduga mengendap. Seperti halnya dugaan korupsi pengadaan baju didesa, dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan, dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan serta SP3 dugaan korupsi dana hibah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Tapanuli Selatan.

Demikian dikatakan ketua lembaga Renjana, Parko Harahap kepada wartawan (19/12/2022) bahwa sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan hingga menjelang akhir tahun 2022 tidak jelas dimana rimbanya. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan baju perangkat desa. Dalam kasus tersebut, kepala desa telah menyetorkan langsung kelebihan pembayaran kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Namun hingga saat ini uang tersebut belum masuk ke kas desa, ucapnya.

Uang yang disetorkan para kepala desa jumlahnya bervariasi mulai Rp 1 juta hingga sebesar Rp 3 juta setiap desa. Namun, sebelum dibayarkan terlebih dahulu para kepala desa menandatangani surat pernyataan ataupun berita acara. “Ditengarai, uang yang disetorkan oleh seluruh kepala desa dalam perkara tersebut diduga tidak dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

Dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), para kepala sekolah dan K3S telah dilakukan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Kasus ini juga tidak jelas penanganannya dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Parko Harahap juga mempertanyakan kasus dugaan korupsi dana hibah KNPI tahun 2019 yang telah di SP3 kan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Menurutnya, kasus tersebut diduga ada unsur rekayasa dengan membuat perhitungan kerugian keuangan negara dibawah Rp50 juta. Sehingga bisa diselesaikan dengan menerapkan restorative justice.

Tetapi yang lebih parah lagi, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan diduga ikut menjadi rekanan di sejumlah OPD. Yang melaksanakan proyek ada rekanan yang bermain dibalik layar. Hal tersebut dapat dilihat dari lpse Tapanuli Selatan, perusahaan pemenang tender itu-itu saja. “Memang sulit untuk membuktikannya, tetapi ada sebuah catatan jatah proyek untuk Kajari”, jelasnya.

“Terkait penanganan kasus-kasus tersebut, kami telah meminta penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, namun jawaban kasi Intel Gunawan Marthin, SH tidak jelas.
Dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran guna menuntut transparansi penanganan kasus korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan”, pungkasnya.

(*/Andi S)