AktualTimes,Com, Pemerintahan,- Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Sekda SBB), Laverne A. Tuasuun menghadiri peringatan HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke 71 yang di gelar IBI Cabang SBB sekaligus dibuka secara resmi Musyawarah Cabang IBI SBB Kedua II di aula Gedung Hatutelu Piru, Rabu (28/09/22).
Usai kegiatan, Sekda SBB, Laverne A. Tuasuun, kepada awak media mengatakan, disamping acara HUT ke 71, mereka (IBI) juga ada buat kongres kedua. berharap dengan kongres ini bisa meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme dari IBI, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus ditingkatkan.
“Kemudian dengan adanya kongres kedua ini, bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis tentunya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terlebih khusus kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan memperkecil angka stunting yang ada di Kabupaten SBB,”harapnya.
Tentunya kita mengharapkan dari Pempus untuk penanggulangan tenaga kesehatan harus diprioritaskan. Kita lihat saja bahwa khusus untuk bidan tenaga honorer mencapai sekitar 100 lebih, dan ini sangat berpengaruh bila mereka dirumahkan, jika Pempus mengeluarkan keputusan pada tahun 2023,” kata Sekda.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sendiri sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Pempus seperti apa, baru Pemda bisa mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan penanggulangan seperti apa.
“Tenaga non ASN ini kita sambil menunggu keputusan seperti apa, kami yakin Pempus juga dalam mengambil keputusan pasti yang tidak merugikan masyarakat, tetapi akan berpihak pada masyarakat,”ungkapnya.
Bahkan Pempus harus bijak dalam melakukan pengkajian, karena bukan saja tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan tetapi ada tenaga-tenaga lain di bidang masing-masing.
Sementara untuk jumlah pegawai honorer, kata Sekda, masih dalam proses pendataan. Dan itu sekitar dan masih ada peningkatan pegawai honorer.
“Kemarin ada sekitar tiga hasil, tetapi tampaknya ada peningkatan. Jadi kita belum dapat angka pasti, sementara masih dalam proses pendataan,” jelasnya.
Pendataan ini, tambah Sekda sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Mungkin angkanya pasti meningkat, tapi pasti ada koreksi-koreksi. Kalau memang tidak sesuai dengan kriteria pasti di tolak sistim.(Radja)
