Aktualtimes.com-Lampung Barat-Rendika Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Pemuda Bangsa menyampaikan kepada Awak Media terkait dugaan KKN pada beberapa kegiatan fisik Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat/ Bidang Pengairan yang diantara nya;
1.) R.JI F.1/Rehabilitasi Jaringan Irigasi way warkuk/subkegiatan jaringan irigasi permukaan nilai pagu Rp.74.224.000.00 dikerjakan oleh CV.SUKAU JAYA INDAH
2.) AB.4/Normalisasi Way Warkuk (subkegiatan normalisasi/restorasi sungai) nilai pagu Rp.185.590.000.00 dikerjakan oleh CV.SUKAU JAYA INDAH
3.) R.JI 1/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Lampai (subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan) nilai pagu Rp.136.075.500.00 dikerjakan oleh CV.SUKAU JAYA INDAH
4.) R.JI 6/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Uluhan (subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan) nilai pagu Rp.103.747.500.00 dikerjakan oleh CV.TUALA JAYA
5.) Pb.JI/Pembangunan Jaringan Irigasi Persawahan Pemangku Banding Agung, Pekon Gunung Sugih, Kec. Balik Bukit Saluran Irigasi (subkegiatan pembangunan jaringan irigasi permukaan) nilai pagu Rp.112.550.000.00 dikerjan oleh CV.PRAKARSA UKRA
6.) R.JI 11/Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Way Penyelan (subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan) nilai pagu Rp.117.558.000.00 dikerjakan oleh CV.TUALA JAYA
7.) RJI 15/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Palakia (subkegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan) nilai pagu Rp.81.615.000.00
hal tersebut di sampaikan pada Senin (11/11/2024).
Rendika mengatakan Pengerjaan beberapa kegiatan fisik diatas terindikasi Adanya ketidak sesuaian juknis sehingga pengerjaan proyek tersebut terkesan asal jadi.
“Berdasarkan hasil tim kami di lapangan melihat hasil pengerjaan beberapa kegiatan diatas yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat/ Bidang Pengairan terindikasi adanya ketidak sesuaian spek sehingga pengerjaan saat ini nampak bobrok”
Ia pun meneruskan ”anggaran yang di kucurkan untuk pengerjaan beberapa kegiatan dinas Pupr/bidang pengairan diatas bernilai ratusan juta rupiah yang dianggarkan pada T.A 2023, dari hasil realisasi nya saat ini kondisinya nampak terkesan asal jadi yang jelas tak ada Asas manfaat bagi masyarakat “.
Dalam hal ini terkait temuan yang di duga kuat adanya indikasi penyimpangan prosedur ataupun teknis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Bangsa mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil dan memeriksa oknum yang ada di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat sampai pada otak pelaku nya.
Diakuinya, setiap tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya berdiri sendiri.
“Aktor dugaan kasus korupsi harus diungkap. Aliran dana nya harus diketahui masyarakat. Proses hukum yang berjalan harus tegas, agar tidak masuk angin,” ungkapnya.
