Aktualtimes-com-Bandar Lampung-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP GASAK) Desak Aparat penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Kab. Lampung Barat lakukan audit investigasi menyeluruh anggaran 2023,2024 di badan pendapatan daerah Lampung barat (9/9/2025).
Rahman ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP GASAK), Menyampaikan kepada awak media terkait beberapa persoalan pekerjaan dilingkungan bapenda tercium aroma dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme.
kami dari DPP GASAK sudah melayangkan surat klarifikasi ke OPD Bapenda kab. Lampung Barat namun alhasil sampai detik ini tidak ada klarifikasi terkait Persoalan kegiatan yang kami sampaikan ujar Rahman..
Beberapa kegiatan yang jadi persoalan adanya indikasi dugaan KKN diantarnya kegiatan tahun 2024:
1. Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Menghabiskan Anggaran (+) Rp. 732.770.500 yang diduga sengaja di pecahpecah menjadi 36 item paket.
2. Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Yang Menghabiskan Anggaran (+) Rp. 121.670.000 yang diduga sengaja di pecah-pecah menjadi 13 item paket kegiatan.
3. Kegiatan Belanja Cetak BukuYang Menghabiskan Anggaran (+) Rp.40.936.000 yang diduga sengaja di pecah-pecah menjadi 6 item paket kegiatan.
4. kegiatan belanja Perjalanan Dinas Yang Menghabiskan Anggaran swakelola cukup fantastis besaranya dengan total (+) Rp. 941.603.057 diduga sengaja di pecah jadi 17 item paket kegiatan perjalanan dinas.
Perosalan kegiatan tersebut yang disinyalir adanya indikasi dugaan korupsi, dan tidak sesuai kondisi yang diduga bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan saja, yang diduga mengakibatkan kelebihan pembayaran pada kegiatan tersebut.
Masih lanjut Rahman… Kami sudah mengirim kan surat klarifikasi ke bapenda secara langsung, dan sudah kami kirim via watshap juga namun persoalan yang kami jelaskan di dalam surat tersebut tidak ada klarifikasi secara resmi oleh pihak bapenda, kami menduga hal tersebut terkesan sengaja di tutupi secara tidak langsung mengaminkan atas dugaan korupsi tersebut.
Pihak bapenda merasa kebal hukum, DPP gasak segara menjadwalkan giat aksi sekaligus laporan resmi, mendesak kejaksaan tinggi Lampung, Kejaksaan negeri Lampung barat, untuk lakukan audit menyeluruh atas temuan BPK RI tahun 2023, dan kegiatan tahun 2024 dilingkungan Bapenda Lampung barat…read
