AktulTimes,Com,Parlemen,- Permasalahan tahapan Pemilihan Kepada Desa ( Pilkades ) yang terjadi di desa Waesala, kecamatan Huamual Belakang, kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB),Maluku menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
Sorotan itu datang dari wakil ketua komisi I DPRD SBB, Arif Pamana, dikatakan Pamana, tahapan pilkades harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya.
Polemik ini harus diakhiri.” Agar tahapan – tahapan pilkades yang sementara dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman.’’ Ungkap Pamana kepada media ini. Jumat (4 /11/2022).
Dengan polemik yang ada, kata Pamana, pihaknya akan mencari solusi bersama pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMD Seram Bagian Barat guna menyelesaikannya polemik tahapan pilkades di desa Waesala yang terjadi saat ini.
‘’Polemik ini akan kami disikapi dengan serius agar tidak berlarut – larut.’’ Ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Seram Bagian Barat itu
Lebih lanjut,disampaikan Pamana, kalau pun pilkades yang dijalankan berdasarkan mekanisme kearifan lokal, maka harus berdasarkan kesepakatan semua unsur.
Apabila itu tidak dilakukan maka pilkades harus bersifat umum, siapa saja punya hak untuk mencalonkan dirinya sebagai bakal calon kepala desa untuk mengikuti pilkades itu.
Harus ada kesepakatan semua unsur, kalau tidak maka wajib hukumnya pilkades dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme undang – undang Nomor 6 dan Perda nomor 10 tahun 2019, jika tidak semua proses tahapan pilkades bisa batal demi hukum.’’tegasnya,
Olehnya itu, Pamana mengingatkan panitia pilkades agar menjalankan tugas sesuai dengan amanat UU, dengan wajib mengakomodir semua bakal calon yang telah mendaftar dan memenuhi syarat sesuai dengan Perda dan Perbup,’’ pungkasnya menutup ( Radja).
