Bolmut, Sulawesi Utara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024. Penahanan dilakukan pada Senin (21/7/2026) sekitar pukul 21.30 WITA setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang memadai untuk menaikkan status perkara ke tahap penuntutan.
Kepala Kejari Boroko, Agus Tri Hartono, SH, MH, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Frans M. Agnis, SH, MH, mengonfirmasi identitas kedua tersangka. Pertama, OFK, yang menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Bintauna. Kedua, FU, yang berperan ganda sebagai operator desa sekaligus penyedia dalam berbagai kegiatan yang dibiayai melalui ADD dan DD.
“Tim penyidik telah menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka setelah memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup,” ungkap Frans dalam keterangan resminya.
Hasil penyidikan awal menunjukkan dugaan penyimpangan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp442.892.878,20. Nilai tersebut dihitung berdasarkan proses audit dan perhitungan penyidikan.
“Berdasarkan perhitungan yang kami peroleh, perbuatan kedua tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp442.892.878,20,” jelasnya.
Awal Mula Kasus: Laporan Masyarakat
Kasus ini berawal dari laporan warga terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap awal, penanganan mengikuti mekanisme kerja sama aparat penegak hukum dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Laporan tersebut diserahkan ke Inspektorat untuk diselesaikan melalui jalur administratif.
Inspektorat kemudian melakukan audit dan menghitung besaran dugaan kerugian negara. Pihak yang bertanggung jawab juga diberi kesempatan mengembalikan kerugian dalam batas waktu 60 hari.
“Inspektorat telah melakukan perhitungan dan memberikan waktu yang cukup untuk mengembalikan kerugian. Namun sampai batas waktu 60 hari, kerugian tersebut tidak dikembalikan,” terang Frans.
Penetapan Tersangka
Karena tidak ada pengembalian kerugian negara, perkara dilimpahkan kembali ke Kejari Bolmut untuk diproses secara hukum. Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya menetapkan OFK dan FU sebagai tersangka.
“Setelah perkara ini dilimpahkan kembali, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang diperoleh, akhirnya dua orang kami tetapkan sebagai tersangka,” tutup Frans.
Kejari Bolmut menegaskan proses hukum terhadap perkara dugaan korupsi pengelolaan dana desa ini akan terus berlanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim/Redaksi
