AktualTimes.com, Organisasi – Rahman selaku ketua umum Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Menyampaikan Pada Awak Media terkait beberapa permasalahan yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dari hasil temuan Tim Investigasi Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan terlihat beberapa proyek tersebut bisa di katakan baru seumur jagung namun terlihat asal-asalan diduga mengarah pada indikasi korupsi,kolusi dan nepotisme.
Proyek anggaran tahun 2021 dan 2022 yang diduga mengandung unsur KKN,diantaranya,Ab 4/normalisasi tanggul way warkuk T.A 2021 dengan jumlah anggaran,RP.499.106.000.00 yang dikerjakan oleh CV.dwi cipta utama.,DAK.2/Rehabilitasi jaringan irigasi Bangkenol T.A 2021 dengan jumlah anggaran., RP. 962.000.000.00 yang dikerjakan oleh CV. Kaifataro.Ab.4/normalisasi way warkuk Buay Nyerupa T.A 2022 dengan jumlah anggaran.,RP.363.855.000.00 yang di kerjakan oleh CV. Pepulau Raya.
Beberapa permasalahan terkait proyek diatas dan ada 7 item paket PL diduga banyak mengandung unsur kejanggalan yang mengarah pada Indikasi KKN.
Proyek tersebut sangat disayangkan pasalnya hasil pengerjaannya yang dianggarkan dari APBD kabupaten Lampung Barat tahun 2021-2022 dikerjakan asal-asalan diduga mengambil keuntungan yang lebih besar yang mengarah pada dugaan pengurangan volum/rab dan mark up.
Rahman mengatakan sudah 2(dua) kali mengirimkan surat kepada pihak Dinas PUPR namun tidak ada klasifikasi/konfirmasi dari Dinas terkait.
Ketua umum Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan(GASAK) mendesak Bapak Bupati Kabupaten Lampung Barat h. Parosil mabsus. S. Pd. Untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dan meminta kepada bapak Bupati untuk memecat Kepala Dinas PUPR. kabupaten Lampung Barat yang tidak becus dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran.
DPP GASAK Mendesak kepada APH, KPK RI, BPK RI Perwakilan Lampung, KAJTI Lampung, KAJARI Kab. Lampung Barat untuk membentuk tim audit investigasi
dikarenakan adanya indikasi dugaan Persekongkolan jahat pengondisian proyek, dan realisasi proyek yang ber aroma korupsi/KKN, Serta adanya permainan usaha tidak sehat di lingkungan dinas PUPR Kab. Lampung barat.
Terkait permasalahan ini Rahman selaku Ketua Umum DPP GERAKAN SOLIDARITAS ANALISIS KEBIJAKAN (GASAK) beserta jajaran akan turun aksi/demonstrasi berikut Laporan secara resmi terkait adanya indikasi dugaan KKN dilingkungan dinas PUPR Kab.Lampung Barat tahun anggaran 2021-2022. (tim investigasi/Wildan)
