AktualTimes.com, Organisasi – Rahman selaku ketua umum Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan Menyampaikan Pada Awak Media terkait beberapa permasalahan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat (Lambar).
Dari hasil temuan Tim Investigasi Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan terlihat beberapa proyek tersebut bisa di katakan baru seumur jagung namun terlihat asal-asalan diduga mengarah pada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Proyek anggaran tahun 2021 dan 2022 yang diduga mengandung unsur KKN, diantaranya, Pembangunan Toilet(Jamban) beserta sanitasinya SDN 2 Bandar Baru Kecamatan Sukau Rp. 136.132.000 Rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedangbeserta perabotnya SDN 1 Suka mulya Rp. 123.000.000.
Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 1 BUAY NYERUPA Rp. 112.500.000 Kegiatan tahun anggaran 2022 Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 SUKAU DAK/PEMB.LAB.COMP/SMP-5 Rp. 402.208.000,00 dimenangkan oleh CV. ADI PRIMA SAKTI dengan harga penawaran Rp. 401.074.564,42.
Proyek tersebut sangat disayangkan pasalnya hasil pengerjaannya asal-asalan diduga hanya untuk mengambil keuntungan yang lebih yang mengarah kepada dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan nepotisme.
Rahman mengatakan sudah 2(dua) kali mengirimkan surat kepada pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Barat namun tidak ada klasifikasi/konfirmasi dari Dinas terkait.
Ketua umum Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan(GASAK) mendesak Bapak Bupati Kabupaten Lampung Barat h. Parosil mabsus. S. Pd. Untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan meminta kepada bapak Bupati untuk memecat Kepala Dinas Kebudayaan kabupaten Lampung Barat yang tidak becus dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran.
DPP GASAK Mendesak kepada APH, KPK RI, BPK RI Perwakilan Lampung, KAJTI Lampung, KAJARI Lampung Barat untuk membentuk tim audit investigasi dikarenakan adanya indikasi dugaan Persekongkolan jahat pengondisian proyek, dan realisasi proyek yang ber aroma korupsi/KKN, serta adanya permainan usaha tidak sehat di lingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat.
Terkait permasalahan ini Rahman selaku Ketua Umum DPP GERAKAN SOLIDARITAS ANALISIS KEBIJAKAN (GASAK) beserta jajaran akan turun aksi/demonstrasi berikut laporan secara resmi terkait adanya indikasi dugaan KKN dilingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Lampung Barat tahun anggaran 2021-2022. (Wildan/Bandar Lampung)
