AktualTimes.com, Pemerintahan – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si dan Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum anggota dewan melalui fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Bulungan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,093 triliun di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Selasa (4/10). Fraksi-fraksi di DPRD secara umum menyatakan dapat menerima rancangan APBD 2023 dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus berupaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan pandangan umumnya mengajak seluruh masyarakat Bulungan bersikap bijak menghadapi kondisi kenaikan harga BBM agar situasi di Bulungan tetap kondusif. Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab terus berupaya meningkatkan PAD, termasuk pelayanan pajak daerah, sistem serta sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
Berikutnya Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan, dari rancangan pendapatan dan belanja 2023 terdapat defisit sekitar Rp115 miliar yang diharapkan tertutupi dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran 2022.
Kemudian meski penerimaan PAD ada peningkatan setiap tahunnya namun pendapatan dari transfer pemerintah pusat masih sangat besar. Fraksi Golkar meminta Pemkab melakukan pendataan dan pengelolaan untuk meningkatkan PAD serta tetap berpatokan pada target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Terutama untuk menguatkan infrastruktur pertanian, pengadaan bibit serta penguatan penyuluh pertanian. Pemkab Bulungan juga diminta mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pandangan umumnya menyatakan dapat menerima rancangan APBD 2023. Fraksi PDIP meminta Pemkab terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan termasuk jalan pemukiman, jalan akses ke Kecamatan Peso serta jalan akses Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Tanjung Palas.
Fraksi PDIP juga meminta Pemkab berupaya menyediakan layanan penerangan listrik bagi masyarakat yang berada di perbatasan Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau, termasuk bantuan pupuk subsidi. Poin penting lainnya yang disampaikan yaitu untuk program kegiatan pembangunan yang dianggarkan dalam APBD murni dapat dilaksanakan tepat waktu. Pemkab juga diminta menyiapkan sumber daya manusia di Bulungan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi.
Sementara Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengingatkan, dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD, Pemkab harus berhitung serta mengalokasikan anggaran dengan cermat, terutama kepada program kegiatan yang betul-betul prioritas.
Alokasi anggaran dilakukan berbasis prestasi kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, serta memperhatikanoutput dn outcome. Fraksi Hanura juga meminta Pemkab memperhatikan perbaikan kondisi jalan-jalan yang berlubang, peningkatan jalan-jalan desa di Kecamatan Sekatak serta menyusun standarisasi barang dan jasa tahun 2023 menyesuaikan dengan kondisi inflasi atau kenaikan harga-harga yang terjadi saat ini. Sama dengan Fraksi PDIP, Fraksi Hanura juga meminta Pemkab melaksanakan program kegiatan pembangunan dengan tepat waktu.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Nasdem menilai, Pemkab Bulungan sudah berupaya keras meningkatkan PAD di tengah kondisi ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang masih besar. Fraksi Demokrat Nasdem berharap Pemkab dapat terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD, melakukan inovasi dan kreatifitas, menekan kebocoran anggaran serta secara berkala mengevaluasi BUMD secara terukur.
Kemudian dengan pengaruh kondisi global, kenaikan harga BBM serta adanya inflasi, Pemkab diharapkan dapat membantu masyarakat Bulungan yang terbebani dengan kenaikan harga-harga barang pokok maupun ongkos transportasi.
Kemudian Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) juga mengingatkan agar pembiayaan program kegiatan pembangunan dilakukan dengan prinsip transparansi akuntabilitas disiplin, keadilan, efektifitas serta taat azas, Diusulkan sumber-sumber PAD agar dioptimalkan, misalnya beberapa titik lokasi pajak atau retribusi daerah yang sebelumnya dikelola pihak ketiga agar dikelola langsung oleh perangkat daerah.
Fraksi AKBP juga mengingatkan Pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap kelambatan proses lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Disarankan untuk paket non tender kiranya dapat dikembalikan ke masing-masing perangkat daerah, serta proses lelang dilakukan lebih awal agar rekanan dapat cepat mengerjakan proyek serta penyelesaian tepat waktu.
Poin penting lainnya disampaikan Fraksi AKBP yaitu agar Pemkab memperhatikan ganti rugi lahan warga yang masuk dalam kawasan KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi karena lahan tersebut sebelumnya merupakan sumber penghidupan warga masyarakat. Lalu standarisasi barang dan jasa agar memperhatikan inflasi yang terjadi saat ini.(dkisp)
