AktualTimes.com, Organisasi – Adanya Dugaan Indikasi KKN di lingkungan Dinas Pendidikan, Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (GASAK) Minta Bupati Pecat Kepala Dinas, sekaligus meminta APH bentuk tim audit investigasi, Jum’at (24/09/2022).
Rahman Selaku Ketua umum Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (GASAK) Kota Bandar Lampung, menyampaikan kepada awak media terkait beberapa item paket proyek dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dipenbud), Kabupaten Lampung barat (Lambar) trindikasi dugaan korupsi.
Proyek yang terindikasi yaitu;
(1)Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya SDN 2 Hanakau DAK/RHB 18 Rp. 264.000.000 dimenangkan oleh CV. Setiwang indah,(2)Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya SDN 1 Suka Mulya 123.000.000,(3)Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya SDN 1 BUAY NYERUPA Rp112.500.000.
permasalahan terkait realisasi proyek diatas, diduga mengandung banyak unsur kejanggalan yang mengarah pada indikasi KKN, tim investigasi GASAK turun langsung dikelapangan melihat dan mengecek hasil pengerjaan realisasi proyek tahun anggaran 2021 diatas, dan dinilai sangat memprihatinkan.
Terhitung masih seumur jagung pengerjaan proyek diatas, terlihat nampak sudah hancur dan bobrok. Trindikasi mengandung banyak unsur kejanggalan yang mengarah pada dugaan tidak sesaui spek/rab, pengurangan volum dan Mark-up.
Rahman sangat menyayangkan hasil pengerjaan proyek-proyek tersebut, yang dianggarakan dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2021, dikerjakan terkesan asal-asalan. Diduga, tidak ada pemeliharaan, yang indikasikan hanya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar.
Ketua umum Gerakan solidaritas analisis kebijakan (GASAK) meminta kepada bapak Bupati Lampung Barat yang akrab disapa Pakcik Parosil Mabsus untuk mengevaluasi kinerja Dispenbud Lampung barat, dan meminta kepada bapak Bupati untuk memecat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan, yang tidak becus dalam pengelolaan anggaran serta, pengawasan proyek.
Dan juga, Rahman ketua umum gerakan solidaritas analisis kebijakan(GASAK) secara tegas menyampaikan akan melayangkan surat kepada BUPATI dan DPRD kabupaten Lampung barat.
Dan meminta kepada APH, BPK RI Perwakilan Lampung, KAJTI Lampung, KAJARI Kabupaten Lampung Barat untuk membentuk tim audit investigasi, dikarenakan adanya indikasi dugaan Persekongkolan jahat pengondisian proyek, dan realisasi proyek yang beraroma korupsi/KKN, Serta adanya permainan usaha tidak sehat.
Terkait permasalahan ini Rahman selaku Ketua Umum GERAKAN SOLIDARITAS ANALISIS KEBIJAKAN(GASAK)beserta jajaran akan turun aksi/demonstrasi berikut
laporan secara resmi terkait adanya indikasi dugaan KKN dilingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Lampung Barat tahun anggaran 2021. (Wildan/Bandar Lampung)
