Bula, MALUKU – Beredar kabar di salah satu media online yang menyebutkan adanya dugaan permintaan uang Rp10 juta oleh ajudan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ahmad Q. Amahoru, yang dikaitkan langsung dengan dirinya.
Informasi tersebut sontak menuai perhatian publik. Namun, sejumlah pihak menilai kabar tersebut tidak benar adanya dan justru dapat mengarah pada pencemaran nama baik apabila tidak didukung oleh bukti yang jelas.
Dalam pemberitaan yang ramai diperbincangkan itu, disebutkan bahwa ajudan pribadi Sekda SBT diminta menyerahkan uang kepada salah satu kepala desa dengan mengatasnamakan Sekda. Namun, keterangan tersebut dibantah karena tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
Bahkan, pengakuan yang disampaikan oleh Sekretaris Moluccas Corruption Watch (MCW) SBT, Sabandarlisa Kelilauw, dinilai tidak memiliki akurasi maupun bukti hukum yang sahih.
Hajirun Keliulu, salah satu tokoh pemuda SBT, kepada media ini Jumat (19/9/2025) menilai isu yang beredar ini tidak boleh dijadikan bahan spekulasi apalagi opini liar yang dapat merugikan pihak tertentu.
Ia mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang, terlebih ketika menyangkut nama baik pejabat daerah.
“Masalah seperti ini jangan sampai dijadikan isu yang merugikan kita semua. Kalau tidak ada bukti yang jelas, maka potensi besar bisa berbalik menjadi laporan balik terkait pencemaran nama baik. Kita harus bijak, jangan mudah termakan isu,” tegas Keliulu.
Ditambahkannya, apabila memang ada dugaan penyalahgunaan wewenang, sebaiknya dilaporkan melalui mekanisme hukum yang sah. Namun, menurutnya, publik juga perlu menyadari bahwa menyebarkan isu tanpa fakta dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Silakan kalau ada bukti dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tapi kalau hanya didasari pada asumsi atau bahkan faktor tidak suka, ini akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berdemokrasi kita,” ungkapnya.
Pria asal Kecamatan Kilmury itu juga menyoroti adanya potensi dinamika politik di balik isu yang beredar. Ia mengingatkan agar jangan sampai persaingan politik atau perbedaan kepentingan menjadi pemicu munculnya fitnah terhadap pejabat yang sedang mendapat perhatian publik.
“Sekarang kita ketahui bersama bahwa Pak Ahmad Q. Amahoru adalah salah satu kandidat Sekda definitif dengan nilai assessment tertinggi. Jangan sampai isu-isu semacam ini sengaja dimainkan hanya untuk menjatuhkan,” lanjutnya.
Menurutnya, masyarakat SBT yang dikenal cinta damai dan menjunjung tinggi persatuan seharusnya tidak terpecah belah oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Fitnah dan kabar tidak berdasar, kata dia, justru akan menggerogoti nilai kebersamaan dan mencederai budaya lokal yang selama ini menjunjung tinggi kehormatan.
Keliulu juga mengingatkan bahwa hukum terkait pencemaran nama baik sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga siapa pun yang terbukti menyebarkan fitnah dapat dikenai sanksi hukum.
“Pencemaran nama baik itu ada konsekuensi hukumnya. Jangan sampai kita sendiri yang akhirnya malu atas apa yang kita sebarkan, apalagi melalui media yang bisa dibaca publik secara luas,” tandasnya.
Diketahui, Ahmad Q. Amahoru bukanlah figur baru dalam dunia birokrasi. Sebagai salah satu tokoh Maluku, ia memiliki pengalaman panjang baik di lingkup Pemerintah Kabupaten SBT maupun di tingkat Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan rekam jejak tersebut, publik menilai wajar jika saat ini dirinya diberi amanah sebagai Plt. Sekda, bahkan saat seleksi jabatan Sekda definitif dari empat kandidat, ia berhasil meraih nilai tertinggi.
“Pencapaian tersebut merupakan buah dari pengalaman dan dedikasi beliau selama ini. Maka, kita sebagai generasi penerus harus cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas faktanya. Jangan biarkan fitnah mengaburkan prestasi yang telah diraih,” pungkas Keliulu.***AAR
