Pesawaran Aktual Times.com – Kerusakan parah yang dialami Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini menjadi sorotan tajam publik. Senin (20/10/2025).
Bangunan yang mulai digunakan sejak tahun 2014 ini ambruk di beberapa bagian ornamennya, yang disinyalir kuat akibat rapuhnya konstruksi bangunan karena terkikis oleh iklim dan cuaca alam selama lebih dari satu dekade tanpa perawatan memadai.
Gedung yang dibangun pada tahun 2012 ini, hingga tahun 2025 dilaporkan tidak pernah mengalami renovasi atau perawatan berkala yang signifikan.
Alasan klasik, yaitu keterbatasan anggaran, disebut-sebut menjadi penghalang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan para wakil rakyat untuk memprioritaskan perbaikan aset vital ini.
Ambruknya ornamen dan dinding gedung DPRD Pesawaran pada Mei 2025 lalu bukan hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga secara simbolis ‘menampar’ wajah pemerintah daerah dan para wakil rakyat.
Masyarakat menilai insiden ini adalah bukti nyata dari kelalaian, ketidakpedulian, dan ketidakcermatan pihak terkait dalam mengelola dan memelihara aset daerah, serta ketidakmampuan mencermati penggunaan anggaran daerah sesuai skala prioritas.
Padahal, sebagai pusat legislasi dan kontrol pemerintahan, kondisi fisik Gedung DPRD seharusnya mencerminkan kewibawaan dan menjamin keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai wakil rakyat.
Ketika dikonfirmasi terkait kerusakan yang telah menimbulkan kekhawatiran publik ini, Ketua DPRD Pesawaran, Achmad Rico Julian, memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp. Ia menjelaskan bahwa perbaikan permanen memang belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
”Rencananya pada tahun 2026 akan dianggarkan,” kata Achmad Rico Julian.
Ia melanjutkan, “Nanti dicarikan solusi terbaik mengingat anggaran dari pusat juga berkurang.”
Lebih lanjut, Ketua DPRD Pesawaran tersebut menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini, pihaknya hanya akan fokus pada langkah awal.
“Hanya perencanaan dan perbaikan sementara dulu karena agar bisa dipakai,” tegasnya, mengisyaratkan bahwa gedung tersebut akan tetap digunakan meski hanya dengan perbaikan seadanya.
Pernyataan ini seolah mengukuhkan pandangan masyarakat bahwa persoalan anggaran yang serba terbatas sering kali dijadikan tameng, sementara keselamatan dan kualitas pelayanan publik dipertaruhkan.
Diharapkan, insiden ambruknya kontruksi gedung ini menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran Pemda dan DPRD Pesawaran untuk segera mengambil tindakan konkret, tidak hanya dengan perbaikan tambal sulam, tetapi juga dengan mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola dan alokasi anggaran daerah untuk pemeliharaan infrastruktur. (Spr)
