AktualTimes.com, Semarang – Pelimpahan perkara dua mahasiswa berinisial AGF dan MHF ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam kasus dugaan pelemparan bom molotov saat aksi demonstrasi di Mapolda Jawa Tengah menuai keberatan dari tim kuasa hukum Josant And Friend’s Law Firm (JAFli). Mereka menilai kasus ini dipaksakan dan sarat kriminalisasi.
Tim kuasa hukum AGF dan MHF, yakni Dr (Hc). Joko Susanto, Muhammad Alfin Aufillah Zen, Muh. Yudi Rizqi Imanuddin, Misbakhul Awang Sakti, serta Yanuar Habib, menyatakan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan pada 19 November 2025 itu seharusnya tidak layak masuk persidangan.
“Kami beranggapan kasus ini terlalu dipaksakan. Sekalipun klien kami menggunakan bom molotov buatan, itu bukan untuk mencelakai, melainkan menghalau agar tidak terjadi bentrok antara aparat kepolisian dengan para pendemo,” kata Joko Susanto, Jumat (21/11/2025).
Joko menegaskan bahwa tidak ada korban dalam insiden tersebut dan kedua mahasiswa itu justru berupaya mencegah gesekan saat aksi berlangsung. “Mereka masih mahasiswa, niatnya menyuarakan aspirasi masyarakat. Harusnya difasilitasi atau dibina kampus, bukan diadili,” ujarnya.
Sementara itu, Muh. Yudi Rizqi Imanuddin menilai proses hukum terhadap kliennya mengandung nuansa kriminalisasi yang berpotensi membungkam suara mahasiswa. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, MHF, memiliki riwayat gangguan psikologis dan kejiwaan seperti ADHD serta Gangguan Spektrum Autisme (GSA).
Meski mendapat protes, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap menahan kedua mahasiswa tersebut di Lapas Kedungpane Semarang selama 20 hari sebelum memasuki tahap persidangan.
JPU Kejari Kota Semarang, Hadi Sulanto, menyatakan penahanan dilakukan karena tindakan keduanya dinilai membahayakan. Barang bukti yang disertakan berupa serpihan molotov, sepeda motor, dan rekaman CCTV.
AGF dan MHF dijerat Pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, serta Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP terkait perlawanan terhadap pejabat saat bertugas.
Penulis : Wijaya
