Boltim, AktualTimes.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si, mengikuti rapat paripurna yang penting dalam agenda penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Boltim tahun anggaran 2023.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Jabir, dihadiri oleh anggota DPRD serta berbagai pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretaris Dinas, Kabag, Camat, dan beberapa Sangadi.
Dalam jalannya paripurna LKPj Bupati Boltim 2023 ini, Bupati Sam Sachrul Mamonto dalam sambutannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan LKPj tahun sebelumnya kepada DPRD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Saya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Boltim atas kontribusi dan kerja nyata dalam rangkaian rapat pembahasan LKPj,” ujar Bupati Sam Sachrul Mamonto pada Senin (06/5/2024).
Beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fokus utama pembahasan LKPj adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, yang merupakan realisasi penggunaan anggaran sebelum audit BPK.
Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya telah diimplementasikan dalam LKPj tahun anggaran 2023 sesuai dengan peraturan pemerintah.
“Predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ yang diberikan kepada Pemkab Boltim adalah bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan dengan wajar dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku,” ungkap Bupati.
Rekomendasi DPRD terhadap penyajian LKPj Bupati tahun anggaran 2023 akan segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.
“Pimpinan dan seluruh perangkat daerah mengucapkan terima kasih atas usulan dan saran konstruktif yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan LKPj tahun anggaran 2023,” kata Sam Sachrul.
Semua ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kerja sama erat antara Pemda dan DPRD dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Bolaang Mongondow Timur. (*)
