*Esa hilang dua terbilang* adalah sebuah ungkapan yang berarti sesuatu yang hilang satu jumlahnya, bisa melahirkan sesuatu yang kurang lebih sama dalam jumlah lebih banyak. Dalam konteks ini, frasa “Jokowi hilang, Anak menantu terbilang” merujuk pada adanya sistem yang memungkinkan Jokowi bisa cawe-cawe pada pilpres 2024 lalu dan tetap terlibat dalam Pilkada 2024, terutama sebelum terjadi pergantian presiden pada 20 Oktober 2024.
Dengan kewenangan yang masih melekat padanya, Jokowi dapat memastikan anak dan menantunya terlibat dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Sebagian publik berpendapat bahwa hal ini akan membuat Jokowi dikenang sebagai Bapak Nepotisme Indonesia, meskipun banyak orang mengkritiknya.
Tanggal 20 Oktober adalah tanggal penting bagi Indonesia, karena sejak awal reformasi tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal inaugurasi presiden baru atau inaugurasi kedua bagi presiden yang terpilih kembali. Proses ini telah berjalan sejak reformasi tahun 1998 dan 1999 selepas Pemilu pertama di masa reformasi.
Jika tidak ada halangan, tentu saja tanggal 20 Oktober 2024 akan menjadi tanggal penting, karena pada tanggal itu Jokowi akan menyerahkan kekuasaannya sebagai presiden kepada Prabowo Subianto yang sudah resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam pemilu 2024. Pada saat yang sama, Kyai Haji Ma’ruf Amin juga akan mengakhiri jabatannya dan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi.
Menarik untuk membicarakan apa yang terjadi selepas 20 Oktober 2024, meskipun pembicaraan ini harus menggunakan catatan bahwa segala sesuatu bisa berubah, kecuali Tuhan berkehendak lain. Kita tidak pernah tahu takdir Tuhan tentang kita, kesehatan, atau masa depan yang masih misteri. Maka, mari kita bicarakan dengan membedahnya dari beberapa sisi.
**Sisi pertama** yang menjadi catatan penting adalah tanggal 20 Oktober, menandai berubahnya kekuasaan Jokowi dari orang yang sangat berkuasa sebagai orang nomor satu di Republik ini, menjadi mantan penguasa.
Kekuasaan tidak bekerja seperti tanda pangkat yang melekat di baju seseorang, ketika tanda pangkat ditanggalkan maka tanda pangkat langsung hilang dari bajunya.
Tetapi ketika kekuasaan diserahkan, dan tidak dengan sendirinya sisa-sisa atau residu dari kekuasaan itu lenyap seperti lenyapnya tanda pangkat pada baju. Begitulah yang terjadi dengan Jokowi. Artinya, Jokowi memang sudah tidak berkuasa sebagai presiden, tetapi selepas 20 Oktober Jokowi akan tetap memiliki pengaruh.
Inilah perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh. Pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan. Sementara Kekuasaan adalah bentuk yang lebih keras dari pengaruh.
Kekuasaan memiliki daya paksa untuk membuat seseorang atau sekelompok orang mengikuti kehendak kita, bertindak dan melakukan hal-hal yang kita minta untuk mereka kerjakan atau katakan.
Sementara itu, orang yang memiliki pengaruh seperti memiliki keluasan dan kemerdekaan untuk mengatakan ya atau tidak. Itulah bedanya antara kekuasaan dan pengaruh. Orang yang berpengaruh tidak bisa memaksa dengan segala sumber daya yang melekat padanya untuk membuat orang tunduk padanya. Namun, orang yang berkuasa memiliki alat pemaksa karena sumber daya untuk memaksa ada padanya.
Selepas 20 Oktober, hilangnya sumber daya atau kekuatan pemaksaan dari Jokowi, mengubah kekuasaannya menjadi pengaruh. Dalam ilmu politik, salah satu sumber daya pemaksa yang sangat penting adalah kewenangan atau otoritas.
Kewenangan adalah sesuatu yang melekat dan bisa digunakan oleh seseorang yang mencapai titik kekuasaan. Jika seseorang terpilih menjadi pejabat publik lalu menjadi penguasa di suatu tempat, kewenangan atau otoritas melekat pada kekuasaan orang tersebut. Ini diatur mulai dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi hingga aturan-aturan lain yang lebih rendah di bawahnya.
Kewenangan terjaga dengan rapi pada orang yang berkuasa. Pada orang yang berpengaruh, kewenangan itu sudah hilang, sama seperti hilangnya tanda pangkat yang dicopot dari baju.
Dengan demikian, kewenangan tidak lagi tersisa pada orang yang berpengaruh. Namun, jika pengaruhnya sangat besar dengan kewibawaannya yang tinggi, orang tersebut bisa lebih didengar daripada orang yang berkuasa. Sebaliknya, jika seseorang yang berpengaruh itu tidak memiliki kewibawaan, dayanya untuk mengendalikan pihak lain menjadi sangat terbatas.
Jika pengaruh dan kewibawaan bertemu, maka orang tersebut akan menjadi sangat penting untuk rentang waktu yang panjang.
Pengaruh Jokowi sebagai mantan presiden akan bertemu dengan kekuasaan pihak-pihak lain, terutama kekuasaan presiden baru. Sebagai orang nomor satu di Republik ini, presiden baru memiliki semua sumber daya, kewenangan, dan otoritas untuk menerima atau menolak saran atau anjuran dari mantan presiden.
Begitu juga dengan ketua umum partai seperti Ibu Megawati. Dulu, partainya PDIP menjadi tempat berkiprah Jokowi. Kewenangan sebagai ketua umum partai diatur dengan aturan-aturan yang ada pada partai tersebut dan dipayungi oleh undang-undang kepartaian yang ada.
Meskipun kewenangannya tidak sebesar presiden, tetap saja itu adalah kekuasaan dengan sumber daya kewenangan dan otoritas yang melekat padanya. Jadi akan ada interaksi antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati yang menarik setelah 20 Oktober 2024.
Bukan hanya Megawati, tentu saja Jokowi bisa menggunakan ketua umum partai lainnya untuk memperbesar pengaruh dan daya tawarnya. Aliansi dan re-aliansi di antara partai-partai, Prabowo, Megawati, dan Jokowi akan menjadi salah satu fenomena politik yang sangat penting untuk membentuk arah dan dinamika demokrasi Indonesia ke depan selepas 20 Oktober 2024. Inilah masa depan Jokowi setelah 20 Oktober, dari sisi kekuasaan, pengaruh, dan otoritas.
Editor : Adra
Sumber : Youtube Keep Talking
