TANGGAMUS, LAMPUNG (Aktualtimes.com) – Perekrutan tenaga honor berbasis outsourcing di Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik nepotisme dan ketidaktransparanan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tenaga honor yang direkrut diduga merupakan kerabat atau keluarga dari pimpinan di bagian tersebut, sehingga bertentangan dengan aturan pemerintah.
“Perekrutan tenaga honor baru berkedok outsourcing di bagian protokol tersebut diduga bertentangan dengan aturan pemerintah, apalagi honorer yang direkrut melalui outsourcing diduga kerabat, keluarga dari pimpinan dibagian protokol tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Minggu (29/6/26).
Sumber tersebut menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Ia berharap aparat pengawas internal maupun penegak hukum dapat membuka tabir pengelolaan perjalanan dinas dan rekrutmen tenaga honor secara transparan.
“Ya, harapannya aparat pengawas internal hingga aparat penegak hukum untuk membuka secara terang apa yang sebenarnya terjadi di balik pengelolaan perjalanan dinas dan perekrutan tenaga honor di lingkungan protokol kabupaten tanggamus,” harapnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Protokol hanya memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi pada hari yang sama. “Kemarin sudah saya sampaikan pak,” jawabnya tanpa memberikan penjelasan rinci terkait substansi laporan yang mencuat.
Minimnya tanggapan resmi dari pejabat berwenang justru memperkuat kecurigaan publik akan adanya upaya menutupi penyimpangan. Dugaan nepotisme dalam rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pemerintahan bukan hanya melanggar prinsip merit sistem, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah jika dikaitkan dengan isu pemotongan SPPD yang sebelumnya juga sempat viral. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi di Kabupaten Tanggamus. Sumber Lampungmediaonline.com (*)
