Aktualisasi,Com,Daerah,- Komisi III DPRD Provinsi Maluku Kesal terhadap Mitra kerja , yang diundang untuk menghadiri rapat kerja, terkait pembahasan Dokumen laporan surat pertanggungjawaban Gubernur APBD Tahun 2022.mitra tersebut seperti main petak umpet dengan DPRD Maluku.
Ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Ricard Rahakbauw ,kepada wartawan di gedung DPRD karang panjang Ambon, Rabu (12/7/2023) .
Rapat ini sangat penting dan strategis , untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang dikerjakan bagi kepentingan masyarakat itu seperti apa. apalagi berkaitan dengan pengunaan anggaran ,karena ketidakhadiran mereka menjadi sebuah tanda tanya.
“Rapat ini sangat penting bagi kita untuk bahas APBD, tapi karena ketidakhadiran mereka menjadi tanda tanya,”endusnya.
Kata dia, ketegasan yang diambil DPRD, apabila diundang sampai tiga kali tidak hadir lagi, maka akan diambil langkah – langkah seperti hak Interplasi, Hak mengatakan pendapat, Hak menolak laporan pertangungjawaban dokumen Gubernur.
Yang pasti resmi setelah komisi III rapat bersama pimpinan dewan, halnya seperti apa, karena apapun yang terjadi keputusan – keputusan ini, hak yang diundang oleh ketua – ketua komisi, merembuk dan keluar dari pendapat seperti apa.
Tidak biasnya semua komisi mengambil hal yang sama,seperti kucing dalam karung. saya senang juga kalau mereka tidak hadir pada undangan rapat berikut itu lebih bagus lagi.
“Supaya DPRD akan mengambil sikap langkah yang ditempuh pastinya kita akan sampaikan kepada media setelah rapat pimpinan, ketua – ketua komisi dan ketua – ketua fraksi.”pungkasnya (ernes)






