SBB,AKTUALTIMES.COM,- DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku menggelar paripurna Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban LKPJ tahun 2023.
Paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholith, Bertempat di Ruang Utama Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (24/6/2024).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD dalam sambutannya mengatakan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk mengeveluasi sejauh mana APBD telah dilakukan, apakah sesuai dengan ketentuan serta perencanaan yang ditetapkan bersama.
“Sebagai pelaksana salah satu fungsi yakni fungsi pengawasan, DPRD senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap APBD setiap tahun anggaran,” kata Lisaholit.
Dikatakannya, evaluasi yang dilakukan agar pelaksanaan APBD benar-benar mampu menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada, serta dapat memberikan perubahan-perubahan yang signifikan bagi kemajuan masyarakat.
Dia menjelaskan, berdasarkan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah , kepala daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk di bahas kedua belah pihak.
Dengan diserahkannya dokumen Raperda dan penyampaian pidato. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati, Lisaholit pastikan DPRD akan membahas Ranperda tersebut sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga dikeluarkan keputusan untuk ditetapkan menjadi Perda.
Besar harapan kami dan masyarakat kabupaten SBB, bahwa Dokumen ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diserahkan kepada DPRD, merupakan laporan pelaksanaan kegiatan realistis dan akuntabel.
“Karena selaku amanat rakyat, pada akhirnya pertanggung jawaban harus kita berikan kepada rakyat,” tutup Pimpinan DPRD ini.(Rad)
