AktualTimes.com, Bali – Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Bapas Kelas I Semarang, Puguh Setiawan Jhody, S.H., M.H., tampil sebagai pembicara dalam ajang internasional 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang digelar di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (15/04/2026).
Forum bergengsi ini diikuti sekitar 400 delegasi dari 44 negara yang membahas penguatan sistem probation and parole atau bimbingan kemasyarakatan dalam kerangka peradilan pidana modern.
Kehadiran Indonesia dalam forum ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi kebijakan hukum nasional, khususnya implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan agar selaras dengan praktik terbaik di tingkat global.
Dalam paparannya, Puguh mengangkat isu krusial terkait kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang saat ini masih menghadapi persoalan overkapasitas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan dan mendorong perlunya pendekatan pemidanaan yang lebih progresif.
Ia mempresentasikan materi berjudul “The Legal Policy of Community Service in Indonesia: The Dialectic Between Offenders Rehabilitation and Punitive Culture in Society” atau “Kebijakan Hukum Pidana Kerja Sosial di Indonesia: Dialektika antara Rehabilitasi Pelaku dan Budaya Punitif Masyarakat”.
Dalam penjelasannya, Puguh menyoroti kebijakan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Kebijakan ini menempatkan kerja sosial sebagai alternatif pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.
“Pidana kerja sosial menjadi salah satu solusi untuk mengurangi overkapasitas di lapas sekaligus menggeser paradigma pemidanaan dari semata-mata menghukum menjadi memperbaiki pelaku,” jelasnya.
Puguh juga menyampaikan rasa bangganya dapat berpartisipasi dalam forum internasional tersebut sebagai representasi Indonesia.
“Merupakan kehormatan bagi kami dapat diberikan kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjadi pembicara dalam WCPP 2026. Forum ini menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta praktik terbaik dengan para profesional dari berbagai negara,” ungkapnya.
Ia berharap, partisipasi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
“Melalui forum ini, kami berharap gagasan yang disampaikan dapat memperkuat sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia agar semakin selaras dengan standar internasional serta berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup, Puguh menegaskan bahwa kebijakan pidana kerja sosial yang diusung dalam KUHP baru merupakan langkah progresif pemerintah Indonesia dalam mendorong pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana.
Partisipasi aktif Bapas Kelas I Semarang dalam forum internasional ini menjadi cerminan komitmen untuk terus menghadirkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Wijaya)
