OKU Selatan, Sumsel, Aktualtimes.com – Polres OKU Selatan menggelar press release terkait penanganan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres OKU Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Aula Sertupol Hadinata Polres OKU Selatan. Press release dipimpin langsung Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi jajaran terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Reskrim Polres OKU Selatan AKP Aston L. Sinaga, S.H., M.H., Kasi Humas Polres OKU Selatan AKP Amir Hamzah, S.Sos., M.M., Kanit Tipidkor Satreskrim Polres OKU Selatan IPDA Prayudho Wibowo, S.H., C.PHR, serta perwakilan Kejaksaan Negeri OKU Selatan, Alhakimi selaku Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi. Sejumlah wartawan dan Dewan Pers juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam press release itu, Polres OKU Selatan menyampaikan perkembangan penanganan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
Perkara pertama berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Gedung Ranau, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, pada tahun anggaran 2018.
Dalam perkara tersebut, Dana Desa dicairkan dalam tiga tahap, yakni Tahap I sebesar 20 persen, Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 40 persen. Namun, dalam realisasinya diduga tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Perkara tersebut terjadi dalam kurun waktu 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 di Desa Gedung Ranau, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan.
Dari hasil penanganan perkara, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara Dana Desa Gedung Ranau disebut mencapai Rp375.766.583.
Sementara itu, perkara kedua berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tanjung Bulan Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan, pada tahun anggaran 2022.
Dana Desa Tanjung Bulan Ulu tersebut telah dicairkan dalam tiga tahap. Tahap I sebesar Rp240.977.600, Tahap II sebesar Rp240.977.600, dan Tahap III sebesar Rp120.488.800.
Namun, dalam realisasinya, dana tersebut diduga tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemberdayaan maupun RAB.
Atas perkara tersebut, kerugian keuangan negara yang dihitung mencapai Rp402.322.480.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dari dua perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai sekitar Rp778.089.063.
Dalam penanganan kedua perkara tersebut, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni ST terkait perkara Dana Desa Gedung Ranau dan AD terkait perkara Dana Desa Tanjung Bulan Ulu.
Untuk perkara Dana Desa Gedung Ranau, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b.
Sedangkan untuk perkara Dana Desa Tanjung Bulan Ulu, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Aston L. Sinaga, S.H., M.H., dan Kanit Tipidkor IPDA Prayudho Wibowo, S.H., C.PHR., menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam kegiatan press release sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada publik.
Polres OKU Selatan menegaskan komitmennya dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan Dana Desa.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk menindak dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Saat ini, proses hukum terhadap kedua perkara tersebut ditangani oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres OKU Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
