AktualTimes.com, Semarang – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian uji materiil Pasal 8 UU Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Senin (19/1/2026), menjadi langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi wartawan di Indonesia.
MK menegaskan bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers harus dimaknai secara lebih konkret. Penindakan pidana atau perdata terhadap wartawan hanya bisa dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta pertimbangan Dewan Pers tidak membuahkan kesepakatan, sebagai bagian dari prinsip restorative justice. Putusan ini muncul karena selama ini Pasal 8 dianggap multitafsir dan berpotensi menjerat wartawan secara hukum tanpa perlindungan nyata.
Sekretaris Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Provinsi Jawa Tengah, Joko Susanto, menilai putusan MK sebagai kemenangan bagi dunia pers. “Ini adalah angin segar bagi wartawan. Dengan pemaknaan konstitusional ini, wartawan tidak akan mudah dijerat hukum tanpa prosedur yang jelas. MK telah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pers harus mengutamakan mekanisme UU Pers dan pertimbangan Dewan Pers,” ujarnya.
Joko menekankan pentingnya apresiasi untuk IWAKUM yang menginisiasi uji materiil ini.
“Kami dari Forwaka Jateng mengucapkan terima kasih kepada IWAKUM yang berani dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi wartawan. Keberanian mereka sangat penting untuk nasib seluruh insan pers,” tegasnya.
Rahdyan Trijoko Pamungkas, mantan wartawan Tribun Jateng, menambahkan bahwa putusan MK memberi perlindungan nyata sekaligus mendorong profesionalisme wartawan.
“Putusan ini menegaskan bahwa wartawan tetap bertanggung jawab, tetapi proses hukum terhadap karya jurnalistik harus proporsional dan tidak bisa langsung dibawa ke ranah pidana atau perdata. Ini kemenangan besar bagi pers yang profesional dan etis,” kata Rahdyan.
Rahdyan juga menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice yang ditekankan MK.
“Dengan prinsip ini, perselisihan dapat diselesaikan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan tetap menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi,” kata Rahdyan, yang kini berprofesi sebagai advokat.
Menurutnya, putusan MK ini tidak hanya memperjelas posisi wartawan dalam hukum, tetapi juga menegaskan peran Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai sengketa jurnalistik, sehingga penyelesaian tetap berada dalam kerangka kode etik dan profesionalisme.
Penulis : Wijaya
