AktualTimes.com, Labuhanbau – Konflik properti yang memanas selama berbulan-bulan di Jalan Siringoringo akhirnya menemui titik temu. Dua pihak yang berseteru terkait kepemilikan sebuah ruko di Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, sepakat menghentikan segala aktivitas di lokasi sengketa hingga pengadilan mengeluarkan keputusan resmi.
Kasus ini mencuat ke publik setelah Ardiansyah Harahap, SH, MH—yang akrab disapa Lacin—selaku penasehat hukum Keluarga Muhiron Lubis, menggelar konferensi pers di depan objek sengketa pada Senin, 14 April 2026. Dalam pertemuan dengan awak media, Lacin menguraikan kronologi pembelian ruko yang kini menjadi rebutan dua pihak.
Menurut penuturan Lacin, kliennya Muhiron Lubis mengakuisisi ruko tersebut pada 11 Desember 2025 dari tangan Raja Gompulon Ranbe. Transaksi jual beli ini dilakukan setelah Raja G.R. berhasil memenangkan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bekerja sama dengan Bank Mandiri. Proses pengalihan hak berjalan normal tanpa indikasi masalah hingga kemudian muncul klaim kepemilikan dari pihak lain.
Kehati-hatian Muhiron dalam bertransaksi tercermin dari langkah verifikasi yang dilakukan sebelum penandatanganan akta jual beli. Pada 24 September 2025, tim hukum klien melakukan pengecekan status kebersihan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) ATR Labuhanbatu. Hasilnya, dokumen kepemilikan dinyatakan bebas dari sanggahan atau sengketa yang tercatat.
“Prosedur due diligence kami lakukan secara ketat. Setelah BPN mengonfirmasi SHM bersih, barulah transaksi pembelian kami eksekusi,” jelas Lacin dalam keterangannya.
Setelah memastikan keabsahan dokumen, Muhiron memulai renovasi ruko agar dapat difungsikan sebagai tempat usaha. Pekerjaan pembangunan hampir rampung ketika Hartatik seorang perempuan yang mengaku sebagai pemilik sah datang ke lokasi dan menyatakan sedang menggugat beberapa pihak terkait kepemilikan properti tersebut di Pengadilan Negeri. Sidang perdana gugatan dijadwalkan 20 April 2026.
Lacin menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Hartatik. Muhiron memperoleh ruko melalui jalur yang berbeda dari pihak yang memenangkan lelang KPKNL. Meski demikian, pihaknya menyatakan menghormati proses peradilan yang sedang dijalani Hartatik dan berharap kesamaan sikap diterapkan oleh lawan.
Dukungan moral datang dari Hasanuddin Hasibuan, SH, bersama sejumlah kerabat Muhiron Lubis. Kehadiran mereka di lokasi sengketa bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk solidaritas terhadap keluarga yang tengah menghadapi gugatan hukum.
Hasanuddin, yang juga berlatar belakang advokat, menjadi juru bicara dalam proses mediasi yang berlangsung intensif beberapa hari terakhir. Hasilnya, kedua belah pihak berhasil merumuskan kesepakatan damai sementara. Mereka sepakat menghentikan segala bentuk aktivitas fisik di ruko hingga ada keputusan sela atau penetapan status dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.
“Kami telah bersepakat untuk tidak melakukan tindakan apapun di lokasi sebelum ada instruksi resmi dari pengadilan. Jika permohonan Hartatik dikabulkan, kami akan patuhi. Sidang pertama akan berlangsung 20 April mendatang,” ungkap Hasanuddin.
Sebagai jaminan netralitas, kunci ruko saat ini dititipkan kepada pihak kepolisian. Penitipan ini dilakukan hingga Majelis Hakim memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai penanganan objek sengketa selama proses peradilan berlangsung.
Kesepakatan ini diapresiasi sebagai langkah positif dalam penyelesaian konflik properti tanah. Dibandingkan terus berkonfrontasi yang berisiko menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, kedua pihak memilih jalur dialog dengan mengedepankan prinsip rule of law. Keputusan untuk menyerahkan penentuan nasib ruko kepada pengadilan menunjukkan kedewasaan berhukum masyarakat Labuhanbatu. (Lijait)
