Pulau Beringin Aktualtimes – Di tengah semangat Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mewujudkan pendidikan gratis dan inklusif tanpa pungutan, justru muncul kabar yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten OKU Selatan Sabtu (21/2/26).
Salah satu Sekolah Menengah Pertama Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, diduga masih melakukan penarikan uang komite sebesar Rp150.000 per siswa tanpa di berikan kwitansi yang sah , dengan alasan “kesepakatan bersama”.
Padahal, Gubernur Dan Kementrian Pendidikan telah menegaskan secara terbuka bahwa seluruh sekolah negeri — mulai dari SD,SMP hingga SMA/SMK — dilarang memungut uang komite, sumbangan wajib, atau pungutan lain dalam bentuk apa pun.
“Tidak boleh ada lagi pungutan uang komite, baik di SD, SMP, maupun SMA. Semua kebutuhan sekolah sudah ditanggung melalui BOS dan APBD. Kepala sekolah jangan membebani orang tua siswa,”Ucap Dinas Pendidikan .
Larangan ini menjadi bagian dari kebijakan baru Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan untuk memastikan akses pendidikan gratis dan merata di seluruh daerah, termasuk sekolah-sekolah negeri di pelosok kabupaten.
“Pungutan komite di semua jenjang pendidikan negeri dihapus. Sekolah tidak boleh menentukan besaran atau mewajibkan pembayaran dalam bentuk apa pun.”
Dana BOS dan APBD telah mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sehingga tidak ada alasan bagi sekolah negeri untuk menarik dana dari orang tua siswa.
Namun, praktik di SMP Gunung Batu menunjukkan lemahnya pengawasan dari dinas terkait, serta kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan gubernur.
Kepala Sekolah Saat Dikonfirmasi
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, kepala sekolah SMPN Gunung Batu belum memberikan tanggapan.
Kepala Sekolah memilih bungkam, sementara masyarakat menilai tindakan ini mencederai semangat pemerataan pendidikan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Dan Dinas Pendidikan.
Beberapa orang tua siswa menyatakan keberatan terhadap kebijakan sekolah tersebut.
“Kalau sudah dilarang gubernur, mestinya sekolah patuh. Kami masyarakat kecil, jangan lagi dibebani biaya ini itu,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Senada Wali Siswa SY Yang Tidak Mau Di Sebutkan Nama Nya Mengatakan , Waktu kami Rapat Wali Murid Kami Para wali Murid Di Minta Uang 162.000 Rupiah,Namun Masih Banyak keberatan Dan di turunkan lagi Menjadi 150.000 Rupiah .
Lebih lanjud ia mengatakan , Mau gimana lagi pak ,mau tak mau kami harus bayar walau uang itu pinjam sama rintenir .
Ia berharap kepada Pihak yang berwajib Atau intansi Terkait ,Tolong Turun Dan berlakukan Aturan yang di buat dan di tetapkan ucap dia saat di wawancai di Rumah nya sabtu (21/02/2026).
Seruan kepada Dinas Pendidikan OKU Srlatan
Kasus SMP Gunung Batu menjadi contoh nyata bahwa kebijakan pendidikan gratis masih belum sepenuhnya berjalan di tingkat akar rumput.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan diminta untuk:
Segera menelusuri dan mengklarifikasi dugaan pungutan di SMP N Gunung Batu.
Menindak tegas pihak sekolah yang terbukti melanggar aturan gubernur.
Memberikan pembinaan agar tidak terjadi lagi pungutan berkedok komite di sekolah negeri.
Jika tidak segera disikapi, hal ini akan menjadi preseden buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan OKU Selatan.
Penulis :Tim
