Pohuwato, Gorontalo – Dukungan terhadap rencana aksi damai di Kabupaten Pohuwato kian menguat dan kini merambah ke level pimpinan daerah.
Dalam perkembangan terbaru, Wakil Bupati Pohuwato secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk turun langsung bergabung dengan massa dalam aksi unjuk rasa damai yang menuntut pencopotan Sukrianto Puluhulawa dari jajaran manajemen Pani Gold Mine.
Sikap tersebut diungkapkan melalui percakapan di grup WhatsApp “Diskusi Seputar Pohuwato” yang kini menjadi sorotan publik.
Dalam percakapan digital tersebut, Wakil Bupati Pohuwato yang tercatat dengan nama “Wakil Bupati Pohuwato (IA)” memberikan respons mengejutkan namun menggembirakan bagi para penggerak aksi.
Ia menulis pesan singkat yang penuh makna, “Kapan mo turun ini saya ikut dong,” disertai dengan sejumlah emoji dukungan yang menunjukkan antusiasme dan keseriusannya untuk berdiri bersama rakyat.
Pernyataan tersebut sontak mengguncang suasana grup dan sekaligus memperkuat semangat koalisi organisasi masyarakat serta kepemudaan yang sejak awal telah menggulirkan gerakan penolakan terhadap keberadaan Sukrianto Puluhulawa.
Masyarakat Siap Jemput Wabup di Kantor Bupati
Respons cepat dan hangat pun langsung datang dari berbagai anggota grup diskusi tersebut. Salah seorang perwakilan masyarakat tanpa menunggu lama membalas pesan Wakil Bupati dengan menyatakan kesiapan penuh untuk menjemputnya.
“Besok kami jemput Pak Wabup di Kantor Bupati,” tulisnya, menandakan bahwa masyarakat sangat menghargai dan mengapresiasi kehadiran pimpinan daerah dalam aksi yang akan mereka laksanakan.
Kehadiran Wakil Bupati di tengah massa tentu akan menjadi penegasan kuat bahwa tuntutan mereka bukan sekadar aspirasi warga biasa, melainkan didukung oleh elemen pemerintahan struktural setempat.
Tak berhenti di situ, anggota grup lainnya yang dikenal dengan nama Badun Yonu juga menyatakan komitmen serupa.
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menjemput sang pemimpin daerah yang ia sebut sebagai “orang tua” untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat Pohuwato. Penyebutan “orang tua” tersebut bukan sekadar panggilan kehormatan semata, melainkan mencerminkan rasa hormat, keakraban, dan kepercayaan mendalam antara masyarakat dengan pimpinan daerahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa posisi Wakil Bupati tidak dipandang sebagai figur yang jauh dan tertutup dari persoalan rakyatnya, melainkan bagian integral dari perjuangan warga dalam memperjuangkan hak dan keadilan.
Polemik Tambang Memanas, Wabup Pilih Berpihak ke Rakyat
Dukungan dari Wakil Bupati Pohuwato ini muncul di saat polemik antara masyarakat penambang tradisional dengan pihak Pani Gold Mine kembali memanas dan semakin kompleks.
Konflik yang telah berlangsung cukup lama ini berpusat pada keberadaan Sukrianto Puluhulawa dalam jajaran manajemen perusahaan tambang emas tersebut.
Masyarakat penambang tradisional bersama berbagai elemen masyarakat sipil menilai kehadiran Sukrianto Puluhulawa menjadi penghalang utama bagi terwujudnya keadilan serta hak-hak mereka dalam menggarap lahan tambang yang telah menjadi sumber penghidupan turun-temurun sejak zaman nenek moyang.
Rencana aksi damai yang telah dirancang matang oleh sejumlah organisasi masyarakat dan kepemudaan di Pohuwato kini diprediksi akan semakin besar skalanya dan mendapat perhatian serius.
Kehadiran Wakil Bupati sebagai pejabat tinggi pemerintah daerah akan memberikan bobot politik yang sangat signifikan terhadap tuntutan tersebut.
Bukan tidak mungkin, partisipasi pimpinan daerah ini akan menarik perhatian media massa lebih luas, baik di tingkat regional Gorontalo maupun nasional, sehingga memaksa pihak Pani Gold Mine dan instansi terkait di pusat untuk lebih serius menanggapi dan merespons aspirasi masyarakat Pohuwato.
Bentuk Kepemimpinan Responsif di Tengah Konflik
Dalam konteks kepemimpinan lokal di Kabupaten Pohuwato, sikap Wakil Bupati yang terbuka untuk turun bersama masyarakat mencerminkan bentuk kepemimpinan yang responsif dan berani.
Alih-alih memilih untuk mengambil jarak aman, bersikap netral, atau bahkan berpihak kepada korporasi tambang, ia justru memilih untuk berdiri di barisan terdepan bersama warga yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya.
Langkah ini tentu akan meninggalkan kesan mendalam bagi konstituennya bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan tidak buta ketika hak serta kepentingan rakyatnya dipermainkan oleh pihak-pihak yang dianggap merugikan.
Bagi para penambang tradisional dan warga Pohuwato pada umumnya, dukungan dari Wakil Bupati bukan sekadar simbolis belaka.
Kehadirannya dalam aksi damai nanti akan menjadi bentuk legitimasi kuat bahwa tuntutan pencopotan Sukrianto Puluhulawa dari Pani Gold Mine adalah tuntutan yang sah, konstitusional, dan didukung oleh elemen pemerintahan daerah.
Hal ini juga dapat menjadi pemicu bagi pejabat lainnya, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk bersuara lantang dan mengambil sikap tegas terhadap persoalan pertambangan yang selama ini dianggap mengakar dan belum menemukan titik terang penyelesaiannya.
Harapan Aksi Damai Menjadi Momentum Perubahan
Diharapkan, dengan bergabungnya Wakil Bupati Pohuwato dalam aksi damai tersebut, dialog konstruktif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak manajemen Pani Gold Mine dapat segera terlaksana secara substantif.
Penyelesaian konflik tambang di Pohuwato membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pimpinan daerah yang memiliki kewenangan untuk mendorong terwujudnya kebijakan yang pro-rakyat dan berkeadilan.
Masyarakat berharap agar aksi damai yang akan datang tidak hanya sekadar unjuk rasa di jalanan, melainkan menjadi momentum perubahan nyata terhadap tata kelola pertambangan di wilayah mereka yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta penambang tradisional. (Tim/Redaksi)
