Boltim, Sulawesi Utara – Keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Arafura Surya Alam (PT ASA) di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai lokasi konsesi yang berada di sekitar kawasan organisasi warga berpotensi bertentangan dengan prinsip keselamatan, perlindungan lingkungan, serta kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).
Tokoh masyarakat Saraji Damopolii, tokoh adat Arsad Mokoagow, dan aktivis lingkungan Alwin Tubagus meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan seluruh aktivitas pertambangan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengancam keselamatan masyarakat.
permohonan itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan pertambangan.
Menurut mereka, keberadaan kawasan tambang yang berada di sekitar organisasi perlu ditinjau kembali karena aktivitas pertambangan pada tahap produksi memiliki potensi menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat apabila tidak memenuhi standar keselamatan yang dipersyaratkan.
Aturan Pertambangan Mengutamakan Keselamatan Masyarakat
Dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara, seluruh perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip good mining practice, yaitu kaidah teknik pertambangan yang mengutamakan keselamatan manusia, perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya mineral, serta hilangnya wilayah tambang.
Selain itu, kegiatan pertambangan juga wajib memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memasuki tahap operasi produksi. Kajian tersebut menjadi dasar untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Masyarakat menilai apabila lokasi tambang berada di tengah kawasan organisasi, maka berbagai potensi dampak seperti gangguan, debu, pencemaran udara, getaran alat berat, hingga risiko longsor perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Mereka menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap pemberian kebijakan maupun evaluasi izin usaha pertambangan.
UU Minerba Menjadi Dasar Evaluasi IUP
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelenggaraan kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta pemanfaatan ruang.
Masyarakat Desa Kotabunan berpendapat bahwa aktivitas pertambangan yang berada sangat dekat dengan organisasi perlu dievaluasi apabila berpotensi menimbulkan bahaya langsung terhadap warga maupun fasilitas umum.
Menurut mereka, keberadaan kawasan tambang produksi di atas atau di tengah lingkungan tempat tinggal masyarakat dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat debu, polusi suara, polusi udara, hingga dampak fisik lainnya apabila tidak dikendalikan sesuai standar teknis.
Permukiman Warga Disebut Sudah Ada Sebelum IUP Terbit
Warga juga menyampaikan bahwa lembaga di Dusun V Panang, Desa Kotabunan, telah didirikan sejak masyarakat lama, bahkan sebelum izin usaha pertambangan diterbitkan.
Dalam praktik pertambangan memang diketahui adanya kondisi tertentu di mana kawasan organisasi berkembang setelah izin penambangan diberikan. Namun menurut masyarakat, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di Kotabunan karena organisasi telah lebih dahulu berdiri.
Atas dasar itu, mereka meminta pemerintah melakukan verifikasi lapangan, meninjau kembali legalitas tata ruang, menyiapkan dokumen AMDAL, serta memberikan aspek keselamatan masyarakat sebelum aktivitas pertambangan berlangsung lebih jauh.
Warga Berharap Pemerintah Melakukan Evaluasi Menyeluruh
Melalui aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat, masyarakat berharap negara hadir untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengorbankan keselamatan warga.
Evaluasi terhadap IUP, kepatuhan terhadap AMDAL, serta penerapan kaidah teknik pertambangan yang dinilai baik menjadi langkah penting agar pembangunan sektor pertambangan tetap berjalan seimbang dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. (Tim/Redaksi)
