Boltim, AktualTimes.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), melalui Pejabat Sementara (Pjs) Bupati, Lukman Lapadengan, membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Proyek Strategis dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran atau EPRA Tahun 2024 se-Sulawesi Utara (Sulut).
Adapun, kegiatan Rakor EPRA 2024 tersebut berlangsung di Aula Lantai III Gedung Kantor Bupati Kabupaten Boltim, Kamis 24/10/2024.
Pjs Bupati Boltim, Lukman Lapadengan, SE, M.Si., melalui sambutanya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Rakor. Di sisi lain, pelaksanaan Rakor EPRA Tahun 2024 se-Sulut ini di Boltim, juga membawa dampak posistif untuk Destinasi Wisata di wilayah kabupaten setempat.
Terpisah, mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Tahlis Galang, S.IP., MM.,l, mengungkapkan bahwa seluruh daerah di 15 Kabupaten/Kota di Sulut telah mempunyai EPRA yang sesuai dengan data anggaran per 31 September 2022.
“EPRA memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target dan anggaran yang telah disepakati. Setiap Kabupaten/Kota telah memiliki EPRA, sehingga melalui kegiatan ini kita harus saling berintegrasi dan memberikan masukan serta solusi bagi masalah yang dihadapi masing-masing daerah,” ungkap Tahlis Galang.
Selain itu, Pjs Bupati Bolsel tersebut juga menyebutkan bahwa berdasarkan data anggaran pada 30 September 2022, realisasi anggaran tertinggi di Sulawesi Utara tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dengan total 74,15 persen.
“Realisasi anggaran provinsi se-Sulawesi Utara sudah cukup baik, dan realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebesar 74,15 persen. Saya sangat mengapresiasi capaian tersebut,” tuturnya.
Di samping itu, Tahlis juga berharap supaya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
“Ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, pertama, penyelesaian APBD tahun 2025 harus tepat waktu agar tidak mengganggu program prioritas. Kedua, percepatan proses lelang, khususnya pada paket kegiatan konstruksi, guna memastikan proyek dapat dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu,” pungkasnya. (*)
